Program prestisius yang diluncurkan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., Jumpai Masyarakat Selesaikan Aneka Persoalan Masyarakat (Jumat Salam) memasuki minggu ketujuh. Kali ini kunjungan dilakukan ke Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan titik kumpul pelabuhan bangsal, Jumat (8/12/2023).

Dalam acara tersebut, dilakukan penandatangan surat pernyataan kesediaan menerima hibah aset terminal tipe C Bangsal. Turut pula hadir dalam kesempatan tersebut, Pj. Gubernur NTB, Bupati Lombok Utara, Kadishub, Asisten 2, Kapolres beserta jajarannya, Pejabat Otoritas pelabuhan, Dirut Bank NTB, Koperasi Mitra Karya Bahari, Wartawan, Ketua TP PKK NTB dan Lombok Utara, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB dan Lombok Utara, unsur Forkopimda, Para pelaku UMKM dan pelaku wisata KLU, serta tamu undangan lainnya. 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mendapatkan kesempatan berkunjung ke Desa Binaan yaitu Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara untuk menyapa masyarakat dan membantu mencari solusi atas persoalan-persoalan yang ada di desa tersebut. 

Desa Tanjung merupakan salah satu desa dari tujuh desa di Kecamatan Tanjung. Sama seperti desa lainnya di Kabupaten Lombok Utara, desa ini juga memiliki potensi di dunia wisata. Desa ini memiliki sekitar 9800 penduduk dengan mata pencaharian penduduk Desa Tanjung yang sangat dominan adalah pedagang, petani dan buruh, selain itu ada sebagai PNS, tukang bangunan, nelayan, tukang ojek dan lain-lain. Ada juga warga Tanjung yang bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia). 

Berdasarkan data, Kabupaten Lombok Utara masuk dalam empat besar daerah NTB yang mengirimkan PMI. Pada 2022 lalu, tercatat 1.444 PMI KLU tersebar di 10 negara. PMI bermasalah asal KLU juga cukup banyak ditemukan pada 2022 lalu. Di antara permasalahan yang ada, pemberangkatan tidak melalui prosedur atau ilegal. Ada juga beberapa permasalahan yang terjadi ketika PMI berada di negara penempatan. 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H mengingatkan masyarakat yang ingin menjadi PMI agar benar-benar mempersiapkan diri dengan kompetensi dan dokumen lengkap, mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik itu melalui pusat layanan migrasi di kantor desa, ataupun melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) atau Dinas Tenaga Kerja.

Aryadi mengajak segenap komponen masyarakat di Desa Tanjung untuk ikut bersama-sama mencegah terulangnya kasus rekrutmen CPMI secara illegal atau non prosedural. Sebab sangat merugikan, karena CPMI akan menjadi korban yang menyedihkan nasibnya.

Dalam diskusi bersama Kades dan warga Setempat, diketahui bahwa permasalahan terkait PMI di Desa Tanjung bermula dari kurangnya sosialisasi dari perusahaan P3MI. Masyarakat memiliki info yang minim terkait data-data P3MI yg sudah memiliki Surat Izin Perekrutan (SIP) dan memiliki Job Order (JO). 

Selain itu banyak ditemukan di lapangan  P3MI yang tidak mencantumkan surat izin dari wali/orang tua CPMI sebagai syarat pemberangkatan dan belum tidak jelasnya negara tujuan penempatan dan jenis pekerjaan yang ditawarkan.

Menanggapi hal tersebut Kabid bina Penempatan dan PKK NTB, Moh. Ikhwan menginformasikan jika Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB akan memberikan data-data P3MI yang sudah memiliki ijin ke Disnaker Kabupaten Lombok Utara. 

“Jika mengalami kesulitan informasi tentang job order di dalam/luar negeri hingga permasalahan terkait ketenagakerjaan silahkan lapor ke dinas Kabupaten/Kota setempat,” ucap Ikhwan.

Di samping itu, Kepala Bidang Ketenagakerjaan DTKPMPTSP KLU H. Kadarusna mengingatkan masyarakat baik Kades/Kadus jika ada yang ingin ditanyakan terkait semua proses pelayanan penempatan bekerja di luar negeri silahkan kunjungi Disnaker Kabupaten setempat. 

“Jadi silahkan jika Kepala Desa akan membuat surat izin wali/orang tua CPMI untuk meminta dokumen SIP2MI kepada P3MI sebagai dasar bahwa P3MI sudah memiliki legalitas untuk melakukan perekrutan,” ucapnya.

Kadarusma juga mengatakan nantinya Disnaker Kabupaten Lombok Utara bersama Disnakertrans Provinsi NTB akan melakukan sosialisasi terkait PMI unprosedural.

Sementara itu Kasi Kesra Desa Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Karyadi menginformasikan jika kualifikasi pendidikan CPMI banyak yang tidak sesuai dengan persyaratan job order tersebut. 

“CPMI yang mendaftar kebanyakan lulusan SD sedangkan yang dibutuhkan minimal SMK sehingga banyak CPMI mangkrak di penampungan,” ucapnya.

Senada dengan Karyadi, salah seorang Kepala Dusun dari Desa Tanjung, mengatakan  banyak angkatan-angkatan kerja muda di Desa Tanjung yang sangat membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan sektor ekonomi baik di dunia usaha dan dunia wisata, mengingat potensi wisata di desa Tanjung sangat tinggi. 

Menanggapi hal tersebut, Kadisnakertrans Provinsi NTB menjanjikan tahun 2024 mendatang sudah diprogram pelatihan terpadu dengan pola mobil training unit (MTU) dari BLK yang akan melatih langsung ke desa, untuk menyiapkan para TKM, kemudian dilanjutkan secara pendampingan manajemen wira usaha dari bidang  latas dan Bidang penempatan memberikan bantuan peralatan.

“Karena sifatnya terbatas, maka kami akan lakukan secara bertahap dengan skala priorotas berkolaborasi dan bergotong royong dengan desa. Mungkin sebagian dari dana desa bisa diprogramkan untuk dukungan wira usaha bagi para TKM didesa,” ujar Aryadi.

Sementara itu Kabid Lattas Disnakertrans Provinsi NTB, Dra. Hj. RR. Sri Rahmatari, MM., mengatakan jika ada masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan, di Kabupaten Lombok Utara ada 4 LPK/LPKS. Salah satunya yaitu Lembaga Pelatihan Swasta (LPKS) Azikir yang sudah terintegrasi dengan akun Ayo Magang Vokasi melalui website Kemnaker RI. 

“LPKS Az-zikir sudah 5 tahun berjalan dan melakukan pelatihan pemagangan. Lulusan dari LPKS ini mampu terserap di dunia industri maupun dunia usaha karena memiliki link and match dengan perusahaan-perusahaan. Bahkan ada alumninya yang menjadi wirausaha” pungkasnya.

Terakhir Kepala Desa Tanjung, Budiawan, SH, menginformasikan terkait bantuan sosial. Ia mengungkapkan terdapat beberapa bantuan dari Dinsos yang tidak sesuai dengan jumlah yang sampai di Desa Tanjung Kabupaten Lombok Utara. 

“Jika dilihat data Dinsos menyalurkan beras 1.210 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetapi saat pemberian beras yang masuk ke Desa Tanjung – KLU masih ada beberapa masyarakat yang tidak dapat karena kesalahan data yang tidak sinkron antara data dari Dinsos dengan jumlah masyarakat Desa Tanjung. Hanya 774 KPM yang menerima beras yang disalurkan,” katanya.

Budiawan berharap pihak Disnakertrans Provinsi NTB dapat membantu mengkoordinasikan masalah tersebut.