Kadisnaketrans NTB: Cegah Perselisihan Kerja melalui Konunikasi Bipartit dan Manajemen Humanis di Dunia Kerja

Guna mencegah timbulnya gesekan di lingkungan kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengumpulkan puluhan perwakilan manajemen dan pekerja se-Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat di Lombok Plaza Hotel & Convention, Mataram, Kamis (8/10/2026).
Melalui agenda Pembinaan, Sosialisasi, Pencegahan, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini, Disnakertrans NTB menekankan pentingnya penguatan komunikasi internal perusahaan sebagai kunci utama menciptakan hubungan kerja yang seimbang dan kondusif.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., dengan menghadirkan 50 peserta perwakilan dari 25 perusahaan.
Dalam arahannya, Aidy menegaskan bahwa keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada rasa saling menghargai antara pimpinan dan pekerja.
“Pimpinan perusahaan wajib menjamin keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan para pekerja. Sebaliknya, pekerja juga memiliki tanggung jawab penuh untuk mematuhi norma kerja serta bersama-sama mendukung kemajuan perusahaan,” tegas Aidy.
Lebih lanjut, Aidy menyoroti pentingnya pendekatan manajemen kerja yang humanis dengan memperhitungkan keterbatasan fisik maupun psikis tenaga kerja. Beliau menjelaskan bahwa daya konsentrasi sensorik manusia berada pada rentang optimal maksimal 3 jam, sementara ketahanan motorik berkisar 6 jam sebelum tingkat kelelahan berpotensi memicu kesalahan kerja atau dinamika emosional.
“Keletihan dan kejenuhan di tempat kerja kerap menjadi pemicu utama timbulnya perselisihan. Karena itu, pimpinan perusahaan perlu bijak memberikan ritme kerja yang proporsional atau suasana baru (refreshment)—baik berupa penyesuaian tugas maupun penyegaran suasana kerja—agar kesehatan fisik dan psikis pekerja tetap terjaga,” tambahnya.
Aidy juga mengimbau agar setiap perselisihan sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan melalui forum Bipartit di internal perusahaan.
“Kami di Disnakertrans selalu mengedepankan penyelesaian secara Bipartit. Jika komunikasi terbuka sejak awal, masalah kecil tidak akan membesar. Tim pengawas dan mediator kami siap turun memfasilitasi agar suasana kerja tetap harmonis dan aktivitas usaha tidak terganggu,” ujarnya.
Langkah penguatan iklim kerja ini sejalan dengan tren positif kondisi ketenagakerjaan di Nusa Tenggara Barat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat jumlah pengangguran terbuka berada di angka 96,66 ribu orang pada Februari 2026, mengalami penurunan sebesar 5,97 ribu orang (sekitar 6.000 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB juga membaik dari 3,22% (Februari 2025) menjadi 2,99% (Februari 2026).
Melalui pembekalan ini, para peserta mendapatkan pemahaman teknis terkait mekanisme pencegahan konflik, penanganan mogok kerja (strike), penutupan perusahaan (lockout), hingga kepatuhan norma ketenagakerjaan. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja diharapkan terus memperkuat iklim investasi serta memperluas penyerapan tenaga kerja di NTB.





