“Pada perkembangan ke depan, BLK-BLK yang ada, baik milik pemerintah maupun milik swasta, tugas dan fungsinya akan mengalami penambahan, tidak hanya fungsi pelatihan, namun juga fungsi-fungsi penempatan seperti: pelayanan penempatan, pelatihan wirausaha dan inkubasi bisnis, serta pelatihan untuk pekerja migran”,kata Dirjen Binalattas Kemnaker, Budi Hartawan, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Bidang Pelatihan dan Produktivitas TA. 2020 wilayah Timur, di Balai Latihan Kerja Lombok Timur, Jumat (6/11/2020).

Budi menyampaikan, nantinya transformasi BLK akan menerapkan 4R yaitu reformasi kelembagaan, rebranding persepsi, redesain substansi pelatihan, serta revitalisasi sarana dan prasarana.

Menurutnya, reformasi kelembagaan akan mencakup penyiapan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, baik lembaga pelatihan milik pemerintah dan swasta, khususnya dalam pengembangan kurikulum dan metode pelatihan berbasis online; serta integrasi sistem pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

Dari sisi rebranding persepsi, Budi Hartawan menjelaskan bahwa langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat sinergitas industri dan UMKM; membuka peluang program pemagangan luar negeri ke negara selain Jepang; dan kampanye pelatihan vokasi dan BLK secara massif.

Sedangkan dari sisi redesain substansi pelatihan, akan dilakukan pengembangan dan penerapan teknologi digital untuk layanan pelatihan dan sertifikasi; implementasi Long term Training; fokus pelatihan pada sektor prioritas; penerapan fungsi peningkatan produktivitas di BLK; penyiapan peserta pemagangan luar negeri; dan menyiapkan program BLK Komunitas menjadi inkubasi bisnis dan kewirausahaan.

“Disatu sisi yang terpenting perubahan paling substansial pada Transformasi BLK adalah pada integrasi bisnis proses penempatan dan pelatihan, nantinya pengantar kerja akan melakukan konseling karir terlebih dahulu untuk menentukan apakah tenaga kerja dapat langsung bekerja/wirausaha, atau memerlukan intervensi pelatihan, sertifikasi dan/atau pelatihan wirausaha dan modal usaha,” ungkap Budi.

Sementara itu, Kadisnaker Provinsi Nusa Tenggara Barat, Wismaningsih Drajadiah, menyampaikan saat ini dinas ketenagakerjaan provinsi NTB tengah berkonsentrasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Menurutnya, pihak pengelola kawasan tersebut menjanjikan kebutuhan tenaga kerja lokal sebanyak 69% dari kuota tenaga kerja yang dibutuhkan.

“Ini merupakan kesempatan besar dan juga menjadi perhatian besar dari kami dalam menyiapkan Sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi guna dapat terserap dan memenuhi kuota yang diinginkan,” kata Wismaningsih.

Rakor ini turut dihadiri kurang lebih 200 orang peserta baik yang hadir disini maupun yang mengikuti melalui online yang berasal dari; 9 (sembilan) satker UPTP wilayah timur; 50 (lima puluh) satker UPTD wilayah timur yang merupakan binaan dari 9 (sembilan) UPTP , 1 (satu) satker Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta 49 (empat puluh sembilan) satker Bappeda Provinsi, Kabupaten, Kota wilayah timur.

Dalam kesempatan ini juga turut diserahkan sertifikat ISO 9001 kepada balai latihan kerja dengan sistem manajemen mutu pelatihan terbaik yang diberikan kepada, BLK Lombok Timur, BLK Makassar, BLK Samarinda, UPTD BLKI Balikpapan, yang diserahkan langsung oleh Dirjen Binalattas Budi Hartawan.

Biro Humas Kemnaker