Mataram, 28 Mei 2025 — Pemerintah Provinsi NTB menyambut hangat kunjungan kerja Komisi IX DPR RI yang berlangsung pada 28–29 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024–2025, dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sektor kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial.

Pertemuan resmi dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB dan dihadiri oleh BKKBN, BPOM, serta OPD-OPD teknis lingkup Pemerintah Provinsi NTB, dengan melibatkan mitra kerja Komisi IX seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota Komisi IX yang hadir.

“Kehadiran Komisi IX kali ini menjadi forum diskusi yang sangat bermanfaat bagi kami untuk menyampaikan secara langsung kondisi dan capaian di daerah, sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi pusat. Kami harap, melalui kehadiran langsung Komisi IX di NTB, berbagai aspirasi yang disampaikan dapat direspons dan ditindaklanjuti, baik dalam bentuk kebijakan maupun program nasional,” ucap Miq Gita di hadapan para anggota dewan, mitra kementerian/lembaga, serta jajaran OPD lingkup Pemprov NTB.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI, drg. Putih Sari, dalam paparannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong transformasi ketenagakerjaan, khususnya melalui program pelatihan vokasi dan perlindungan sosial tenaga kerja.

“Kami melihat NTB sangat serius dalam menyiapkan tenaga kerja unggul. Program PePadu Plus dan pengelolaan BLKDLN menjadi contoh baik yang patut didorong secara nasional,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendaftaran tenaga kerja, termasuk pekerja dapur makan bergizi gratis, ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

“Jika 400 dapur beroperasi, lebih dari 20 ribu tenaga kerja harus segera dilindungi,” tegas Putih Sari.

Terkait Pekerja Migran Indonesia (PMI), ia menilai NTB memiliki potensi besar. “Kami mendukung pembukaan kembali penempatan ke Timur Tengah, tentu dengan penguatan pelatihan dan perlindungan,” tambahnya.

Putih Sari menutup dengan komitmen bahwa Komisi IX DPR RI akan terus memperjuangkan agar kebijakan pusat lebih responsif terhadap kebutuhan daerah seperti NTB.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., yang diwakili oleh Sekretaris Disnakertrans NTB, Najib, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB terus mengupayakan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan vokasi berbasis kompetensi. Program ini dijalankan melalui UPTD BLK Dalam dan Luar Negeri (BLKDLN) maupun BLK Komunitas. Disnakertrans NTB juga menginisiasi forum kolaborasi antara lembaga pelatihan dan pelaku industri agar prinsip link and match benar-benar diterapkan.

“Kami membuka ruang kerja sama dengan semua pihak agar pelatihan yang dilakukan tidak berhenti di ruang kelas, tapi menjembatani peserta langsung ke dunia kerja,” ujarnya.

Terkait Jamsostek, Najib mengungkapkan bahwa dominasi sektor informal yang mencapai sekitar 70% dari total tenaga kerja menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan terus didorong, termasuk bagi pekerja rentan, non-ASN, pemagang, dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami terus mendorong penerapan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 untuk memastikan semua pekerja, termasuk non-ASN, mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Disnakertrans NTB juga kembali menyuarakan aspirasi agar pemerintah pusat segera mencabut moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah. NTB, sebagai salah satu provinsi dengan proporsi PMI cukup tinggi, menghadapi dilema karena terbatasnya jalur legal, yang mendorong warga menempuh cara ilegal.

“Sosialisasi dan pelatihan sudah kami lakukan. Tapi selama moratorium belum dicabut, warga tetap berisiko berangkat lewat jalur tak resmi,” ungkap Najib.

Sebagai bagian dari agenda kunjungan, rombongan Komisi IX DPR RI meninjau langsung fasilitas pelatihan di UPTD BLKDLN NTB. Mereka menyaksikan berbagai program pelatihan seperti teknik, bahasa asing, hingga pelatihan digital berbasis industri 4.0.

Menutup rangkaian kunjungan, kedua belah pihak menyepakati pentingnya penguatan koordinasi antara pusat dan daerah, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam perumusan substansi program prioritas nasional seperti perluasan PBI-JKN, penanganan stunting, dan pelaksanaan program SPPG.