Rombongan Tim Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Timur juga berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika melihat perkembangan kesiapan pelaksanaan balap MotoGp Mandalika 2021.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menyebut jumlah kebutuhan tenaga kerja di KEK Mandalika mencapai 27.698 orang. ‘’Kita ingin 69 persen dari kebutuhan tersebut menggunakan tenaga kerja lokal. Dan ITDC sudah setuju,’’ ujarnya.

Dari estimasi total kebutuhan tenaga kerja ITDC, ujarnya, baru sekitar 42 persen kebutuhan tenaga kerja dapat diakomodir oleh jumlah calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan baik melalui BLK maupun LPK dan ini diharapkan menjadi prioritas perekrutan.

‘’Masih ada kekurangan atau gap sebesar 58 persen dari total kebutuhan tenaga kerja di KEK yang perlu disiapkan dan dikoordinasikan dengan stakeholder terkait,’’ terang Wismaningsih

Diharapkan, kekurangan tersebut dapat dipenuhi melalui peningkatan jumlah dan kapasitas pelatihan di BLK (revitalisasi BLK), pemberdayaan LPK swasta, kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, bantuan pemerintah pusat, dan instansi terkait lainnya.

Proses penempatan akan difasilitasi dan diatur sebaik mungkin melalui skema perekrutan yang adil dan transparan. Internal monitoring and controling akan dilakukan demi mencapai target kinerja yang diharapkan.

Menyambut kebutuhan tenaga kerja yang besar ini, tambahnya, masyarakat di NTB juga diminta mempersiapkan diri. Pemerintah juga akan membantu mempersiapkannya.

Pihaknya yakin tenaga-tenaga kerja lokal NTB mampu mengisi ruang-ruang kerja yang ada di KEK Mandalika, kecuali yang sangat spesifik. ‘’SDM kita sudah dipersiapkan. Lulusan BLK, LLK, demikian juga lulusan SMK. ITDC juga mengajak untuk diselenggarakan Job Fair (bursa kerja) untuk kebutuhan di KEK Mandalika,’’ katanya.

Untuk memaksimalkan penyerapan tenaga kerja lokal ini, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Di antaranya,  prioritas penempatan calon tenaga kerja yang telah mendapatkan pelatihan dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak ITDC.

Selain itu, koordinasi dengan Disnaker Kabupaten/Kota. Ini menyangkut persentase pembagian penyerapan calon tenaga kerja masing-masing kabupaten/kota dan instansi terkait lainnya mengenai kemungkinan menjalin kemitraan terkait skema penempatan/rekrutmen dan mengeluarkan peraturan gubernur / peraturan daerah  bila dibutuhkan

Provinsi NTB memiliki sejumlah lembaga pendidikan untuk mendidik dan menyiapkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata mulai dari SMK, BKL hingga Poltekpar Lombok. Di sejumlah lembaga pendidikan tersebut memang tidak semua diisi oleh masyarakat lokal, banyak masyarakat dari luar yang sedang belajar dan mengembangkan diri.