Kurangi Pengangguran, Disnakertrans NTB bekali TKM dengan Skill & Menejemen usaha
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) atau dikenal juga dengan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) adalah salah satu strategi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran dengan meningkatkan produktivitas masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah.
“Bicara kesempatan kerja, umumnya para pencari kerja, khususnya angkatan kerja baru kebanyakan ingin menjadi PNS atau karyawan di perusahaan saja. Mereka belum begitu berpikir untuk membuka peluang usaha atau kesempatan kerja mandiri. Padahal untuk jadi orang hebat, gak harus jadi PNS, jadi TKM sukses malah jauh lebih hebat,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat membuka Kegiatan Peningkatan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja di Kota Mataram di Hotel Aston Inn, Rabu (30/11/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 30 November-2 Desember 2022 ini diikuti oleh 21 orang perwakilan kelompok UMKM yang ada di Pulau Lombok, yang terdiri dari Kab. Lombok Tengah sebanyak 12 orang, Kab. Lombok Timur sebanyak 6 orang, Kab. Lombok Barat sebanyak 2 orang dan Kota Mataram sebanyak 1 orang.
Walaupun masih sedikit angkatan kerja baru yang berpikir untuk menjadi wirausahawan, namun dengan geliat ekonomi pasca pandemi yang semakin membaik setiap tahunnya, membawa pengaruh positif pada peningkatan jumlah TKM di Provinsi NTB. “Peluang dan minat angkatan kerja muda NTB untuk terjun ke dunia bisnis, makin hari terus meningkat,” terangnya.
Hal tersebut kata mantan Irbansus pada Inspektorat Provinsi NTB ini, tergambar dari data yang dihimpun Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari yang mewilayahi NTB bahwa tahun 2021 jumlah TKM di Provinsi NTB sebanyak 46 kelompok dan tahun 2022 jumlahnya meningkat tajam menjadi 239 kelompok.
TKM terbanyak berada di Kab. Lombok Tengah dengan 119 kelompok, Kab. Lombok Timur 48 kelompok, Kab. Lombok Barat 23 kelompok, Kab. Sumbawa 12 kelompok, Kab. Dompu 9 kelompok, Kab. Bima 7 kelompok, Kota Bima 7 kelompok, Kab. Sumbawa Barat 3 kelompok, Kota Mataram 2 kelompok dan Kab. Lombok Utara 2 kelompok.
Aryadi menjelaskan dalam membangun usaha sendiri harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain skill atau kompetensi kerja, didukung komitmen atau spirit bisnis untuk sukses serta modal dan jaringan pemasaran. Modal disini bisa berupa modal finansial dan modal teknologi. Usaha yang dikembangkan harus sesuai dengan kebutuhan pasar ke depan dan sesuai dengan skill yang dimiliki.
“Jangan membangun usaha yang tidak sesuai dengan skill karena akan menghasilkan produk yang tidak berkulitas. Jangan membangun usaha yang tidak sesuai kebutuhan pasar karena akan sulit dipasarkan,” saran Mantan Kadiskominfotik ini.
Ia mengajak para pengusaha dan tenaga kerja mandiri ini untuk mulai meninggalkan cara-cara tradisional menuju manajemen usaha produktif. Usaha akan produktif bila dikelola dengan manajemen bisnis dan tidak dicampur dengan pembiayaan kebutuhan rumah tangga. Karena manajemen usaha dan manajemen rumah tangga sejatinya adalah hal yang jauh beda.
Karenanya, Aryadi mengajak para pelaku UMKM, agar terus meng upgrade diri dan melengkapi tentang manajemen usaha. Sebab menurutnya, tanpa bekal ilmu manajemen usaha, maka perusahaan akan akan sulit bersaing.
Aryadi menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan jumlah TKM. TKM yang ada di NTB kebanyakan bergerak di sektor industri pengolahan. Dengan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai jual barang. Nilai jual yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh positif pada nilai beli, jadi petani juga lebih untung.
“Inilah yang dimaksud oleh Gubernur ketika mencanangkan program industrialisasi, yaitu membangun industri pengolahan. Bukan bermaksud membangun pabrik besar. Karena itu mari bersama-sama kita dukung program ini,” ujar Aryadi.
Dengan tumbuhnya industrialisasi, maka peluang kesempatan kerja akan lebih tinggi. Oleh karena itu, pemprov sangat mendukung terciptanya TKM ini.
Untuk meningkatkan jumlah TKM, pemerintah melalui lembaga pelatihan kerja seperti BLK/LLK hadir untuk memberikan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan dunia industri agar dapat langsung terserap dunia industri atau mampu membuka usaha industri sendiri.
“Kalau hanya dikasih modal tanpa pelatihan keterampilan dan manajemen usaha, besar kemungkinan nanti usahanya tidak balik modal. Sementara kalau hanya diberikan pelatihan tanpa terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja, maka akan menambah lebih banyak pengangguran. Karena itu dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat usaha dirasa lebih bermanfaat daripada hanya melatih atau hanya memberikan modal usaha,” tegasnya.
Kadisnakertrans Provinsi NTB juga menyampaikan bahwa sejak satu tahun terakhir pihaknya telah melaunching program Inovasi yaitu Pelatihan & Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePaDu Plus). Program ini melibatkan seluruh stakeholders LPKS, P3MI asosiasi industri, mulai dari perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pelatihan langsung dengan instruktur dari praktisi industri sehingga menghasilkan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi skill sesuai dengan kebutuhan industri.
Dalam program PePaDu Plus ini, setelah pelatihan di LPK, dilanjutkan dengan proses pemagangan di dunia industri dan pendampingan dalam bentuk pemberian skill manajemen Wirausaha Baru. Setelah magang di dunia industri yang dibimbing oleh mentor profesional dan praktisi dari perusahaan, maka siswa magang ini sebagian besar bisa langsung diserap sebagai pekerja di perusahaan yang bersangkutan.
Bagi peserta pelatihan yang belum bisa terserap di dunia kerja, kemudian difasilitasi untuk mengembangkan wirausaha baru di sektor formal dan informal. Misalnya mendirikan usaha bengkel las, kuliner, barista/kopi, usaha peternakan dan kelompok UKM lainnya. Mereka akan difasilitasi bantuan peralatan/mesin produksi, dihubungkan dengan akses modal dan jaringan pemasaran.
“Metode pelatihan berbasis penempatan yang diterapkan Disnakertrans tidak hanya memfasilitasi peserta agar bisa terserap di dunia industri, tetapi juga memfasilitasi agar peserta juga dapat berwirausaha sendiri, membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja sehingga bisa menurunkan angka pengangguran,” pungkas Aryadi.
Sementara itu, Subkoordinator Bidang Penyelenggara TKM Pemula Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Syamsul Arifin, SE, MM menyampaikan tujuan diselenggarakannya kegiatan Peningkatan Jejaring Perluasan Kesempatan Kerja agar masyarakat penerima bantuan TKM pemula bisa meningkatkan usahannya melalui peran stakeholder.
“BPKK ingin mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi peserta TKM penerima bantuan tahun 2021,” terang Syamsul.
Kegiatan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan mendorong peserta TKM pemula menjadi TKM lanjutan. Jadi masing-masing anggota kelompok TKM pemula agar mendaftarkan anggotanya mengikuti TKM lanjutan. Nantinya jika menjadi TKM lanjutan akan mendapat bantuan tiap individu bukan kelompok lagi.
Prioritas program ini adalah melakukan sosialisasi agar daerah yang TKM-nya masih rendah bisa meningkat tahun depan. Kepada peserta agar menyebarkan informasi ke masyarakat yang belum pernah mendengar TKM.
“Kami berharap usaha bapak ibu semakin berkembang dan jumlah TKM di NTB semakin meningkat,” harap Syamsul.