Serikat Pekerja Nasional (SPN) menyelenggarakan Sidang Majelis Nasional (Majenas) SPN IV di Hotel Lombok Garden, Selasa (7/3/2023). Majenas yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 7-8 Maret 2023 ini diikuti oleh 110 delegasi dari 10 Provinsi yang ada di Indonesia. Total perwakilan SPN ada di 16 Provinsi dengan 53 DPC dan 470 PSP (Serikat Pekerja tingkat Pabrik) dengan keseluruhan anggota sebanyak 195.000 orang.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc diwakili  Sekretaris Daerah, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengucapkan syukur Alhamdulillah suasana Majenas penuh dengan chemistry. Oleh karena itu, Ia harap Rakernas yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 bisa dilaksanakan di Provinsi NTB.

Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Miq Gita menyampaikan apa yang disampaikan oleh Presiden RI bahwa saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, pada Rakernas tangga 24 Februari tahun 2023 kemarin, Bapak Presiden memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk segera membelanjakan APBD untuk menggerakkan ekonomi di daerah dan melakukan pemberdayaan untuk membumikan UMKM. Gubernur diperintahkan untuk bela beli produk lokal. Senin pagi, setiap daerah dimonitor bagaimana perkembangan harga-harga bahan pangan dan bagaimana keadaan inflasi. Pastikan ketersediaan barang-barang ada ditengah masyarakat dengan harga terjangkau. Jangan dikejar pertumbuhan semata, tetapi tetap jaga pengendalian ekomoni. 

“Mudahan sinergitas kita berjuang bersama di masing-masing lini akan menghasilkan kondonisi Indoneisa maju di masa yang akan datang,” harap pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Sekda di Seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua Industry All Council Iwan Kusmawan menyampaikan Industry All Council lahir sejak 12 Juni 2012 dengan markas di Jenewa dan beranggotakan 57 juta orang di 140 negara. Indonesia menjadi salah satu ujung tombak bagi konfederasi serikat pekerja yang ada di seluruh dunia. Di Indonesia ada 11 konfederasi yang tergabung dalam Industry All Council dan SPN termasuk di dalamnya. Ada 3 project coordinator yang ada di Indonesia. Sektor unggulan SPN adalah sektor garment dan textile.

Seperti yang tertuang dalam visi dan misi, Iwan mengungkapkan Serikat Pekerja memiliki keinginan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis. Namun masih ada ditemukan perusahaan yang masih beroperasi selama bertahun-tahun tanpa memiliki izin perusahaan. 

“Oleh karena itu, Industry All Council akan terus berada di garda terdepan untuk membela hak dan kewajiban pekerja, apalagi pekerja yang dikriminalisasi oleh perusahaan,” tegas Iwan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP SPN Djoko Heriyono mengapresiasi program 10.000 jaminan perlindungan sosial bagi petani dan buruh tani tembakau yang diinisiasi Provinsi NTB. Ia berharap program sejenis bisa dicontoh oleh pemda yang lain. Ia juga  mengapresiasi Pemprov NTB yang berhasil menjaga ketahanan ekonomi NTB selama pandemi covid-19 melalui program Industrialisasi. 

Industrialisasi disini adalah membangun industri pengolahan. Bukan bermaksud membangun pabrik besar, melainkan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dapat meningkatkan nilai jual barang. Nilai jual yang lebih tinggi akan memberikan pengaruh positif pada nilai beli, jadi petani juga lebih untung. Dengan tumbuhnya industrialisasi, maka peluang kesempatan kerja akan lebih tinggi.

“Walaupun industri pariwisata menurun, namun geliat industri-industri yang lain masih tetap berjalan, bahkan meningkat berkat program industrialisasi ini,” kata Djoko. 

Djoko juga mengupas tuntas mengenai Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H) yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia sebagai wujud kasih sayang bagi para pekerja. Program ini memiliki misi setiap pekerja bisa mendapatkan jaminan sosial sampai akhir hayatnya, mulai dari kelahiran anak, anak sekolah, sampai jaminan hari tuapun, pekerja dapat menerima manfaatnya.

“Ke depan jika JS3H sudah berlaku, maka pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian bisa langsung mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan atau kematian hanya dengan menunjukkan berita acara atau surat keterangan, tanpa direpotkan oleh masalah administrasi lainnya,” ujarnya.

Mewakili Menteri Ketenagakerjaan RI, Koordinator POPP Kresensia Harianja menyampaikan bahwa pembangunan SDM dan infrastuktur diibaratkan 2 sisi mata uang, yaitu tidak dapat dipisahkan. Program SDM ini penting mengingat Indonesia akan memasuki bonus demografi memasuki bonus demogasi pada tahun 2030 mendatang. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, maka akan sangat merugikan bangsa Indonesia. 

Tantangan pertama untuk mencapai bonus demografi adalah kaum milenial harus dapat menyesuaikan diri dari lingkungan agar bisa mencetak sejarah Indonesia. Pilar utama daya saing bangsa adalah SDM dan inovasi teknologi. Kualitas SDM yang relatif rendah menyebab proses pembangunan SDM yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mendorong semua sektor pemerintah.

Kepada peserta Majelis Nasional, Ia berharap hasil sidang bisa memberikan pemikiran program pada tahun berikutnya yang lebih konkrit dan disesuaikan dengan ekonomi global hingga menyelaraskan  iklim investasi dan iklim usaha guna kepentingan negara.