Hari Buruh Internasional (May Day) menjadi momentum penting untuk memastikan kebijakan ketenagakerjaan benar-benar berpijak pada kebutuhan pekerja. Di Nusa Tenggara Barat, komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran langsung Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP dalam peringatan May Day 2026 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB.

Bertempat di Kantor Disnakertrans NTB, Jumat (1/5), peringatan May Day dikemas lebih partisipatif dengan melibatkan pekerja dan perusahaan secara langsung. Kegiatan diawali dengan senam bersama, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian doorprize, hingga dialog terbuka dengan serikat pekerja. Kehadiran pimpinan daerah di tengah rangkaian kegiatan ini sekaligus mempertegas bahwa isu ketenagakerjaan menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Dalam dialog bertajuk “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama”, isu mendasar langsung mengemuka—mulai dari minimnya pelibatan buruh dalam penyusunan regulasi hingga lemahnya pengawasan di lapangan. Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si secara terbuka mengakui bahwa keterlibatan serikat pekerja dalam penyusunan Perda selama ini belum optimal.

“Ke depan serikat buruh harus dilibatkan sejak awal dalam proses penyusunan regulasi, karena aspirasi pekerja menjadi dasar legitimasi dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan,” tegas Mamiq Iqbal, sapaan akrab Gubernur.

Persoalan pengawasan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian serius. Keterbatasan dukungan operasional dinilai berdampak langsung pada kepatuhan perusahaan. Gubernur mendorong penambahan anggaran serta fasilitas kendaraan operasional bagi pengawas, agar fungsi pengawasan berjalan efektif dan tidak berhenti pada aspek administratif.

Dalam isu pengupahan, Pemprov NTB mengambil pendekatan realistis. Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tetap diarahkan, namun dengan penekanan pada implementasi di lapangan.”Kenaikan upah yang terukur dan benar-benar dijalankan perusahaan akan lebih berdampak dibanding kenaikan tinggi yang tidak dipatuhi,” ujar Miq Iqbal.

Pada sektor pekerja migran, solusi konkret diperkuat melalui skema pembiayaan berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) PMI bekerja sama dengan Bank NTB Syariah. Skema ini dirancang untuk mengurangi ketergantungan PMI pada pinjaman berbiaya tinggi saat keberangkatan. Selain itu, disiapkan pengelolaan keuangan PMI melalui kerja sama perbankan luar negeri agar remitansi lebih produktif—tidak hanya untuk konsumsi, tetapi juga menjadi modal usaha saat kembali ke daerah.

Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menyoroti pentingnya penguatan regulasi bagi pekerja perempuan, khususnya terkait jam kerja dan fasilitas pendukung. Hal ini dinilai krusial mengingat peran ganda perempuan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan ketenagakerjaan.

“Perempuan bukan hanya pekerja, tetapi juga ibu dan bagian penting dalam keluarga. Ini harus menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan kita,” tegas Wagub yang akrab disapa Umi Dinda tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, menegaskan bahwa May Day harus menghasilkan tindak lanjut nyata. “Forum ini menjadi titik konsolidasi untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki kualitas regulasi, serta memastikan skema pelindungan pekerja—termasuk PMI—benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujar Aidy.

Menurutnya, tantangan ketenagakerjaan NTB saat ini tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja, tetapi memastikan setiap pekerja terlindungi dan memperoleh haknya.”Sinergi pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus diarahkan pada hasil konkret—peningkatan kepatuhan, hubungan industrial yang stabil, dan kesejahteraan yang terukur,” ucap Aidy.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB, Lalu Wira Sakti, mengapresiasi kehadiran lengkap jajaran pimpinan daerah dalam peringatan May Day tahun ini. Ia menilai hal tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang semakin baik antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Melalui May Day 2026, Disnakertrans NTB menegaskan perannya sebagai penggerak utama yang menjembatani kepentingan pekerja dan dunia usaha, dengan pendekatan yang lebih partisipatif, implementatif, dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.