Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Disnakertrans NTB Fasilitasi Penyediaan Sanitasi Sektor Pendidikan di Kawasan Transmigrasi Labangka

  • Disnakertrans NTB Perkuat Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Peningkatan SDM Produktif

  • Disnakertrans NTB kerjasama Bappenas Kuatkan Perlindungan Maternitas dan Pekerja Rumah Tangga

  • Skill Center dan Migrant Center Disinergikan, Disnakertrans NTB Dorong Lompatan Kompetensi dan Penempatan Kerja

  • Pemprov NTB Akselerasi Program Jepang: 1.268 Peserta Siap Seleksi, Target Kirim 300 Orang Oktober

BeritaBerita Unit KerjaInfo KetenagakerjaanInfo KetransmigrasianSekretariat
Home›Berita›Musrembang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

Musrembang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021

By bm_ nakertrans
9 April, 2021
1201
0

Mataram – Pemprov. NTB melaksanakan Musrembang RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021. Kegiatan ini bertempat di Hotel Kila Sengigi, (8 s.d 10 April 2020).

Tercatat sebanyak usulan 90 program prioritas dari Pemda Kabupaten/Kota dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi tahun 2021. Setiap Pemda Kabupaten/Kota mengusulkan sembilan program prioritas sesuai dengan 17 program prioritas Pemprov NTB tahun 2022 yang ditawarkan dalam Musrenbang tersebut.

‘’Usulan itu bisa terkait dengan bidang fisik atau infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi dan sumber daya alam. Itu harus sesuai dengan program prioritas yang sudah kita tawarkan. Setiap kabupaten/kota mengusulkan sembilan program, maka ada 90 usulan,’’ kata Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M. Si.

Dari sembilan usulan program prioritas masing-masing Pemda, kata Amry, itulah yang dibahas dalam Musrenbang. Dari 90 usulan program prioritas tersebut, selanjutnya dipilah, mana yang membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat, Pemprov NTB dan kabupaten/kota.

‘’Ada sifatnya diterima langsung, perlu pembahasan lebih lanjut karena misalnya harus ada penjelasan lokasi, ketersediaan sarana pendukung, harus ada waktu lain kita dalami,’’ katanya.

Jika program yang diusulkan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka akan dibawa dalam Musrenbang tingkat nasional. “Dari usulan-usulan mereka, mana yang kewenangan provinsi dan Pemerintah Pusat. Kalau hanya kewenangan kabupaten/kota, nanti kita berbagi dengan mereka. Itulah yang dibahas,” terangnya.

Dari 90 usulan tersebut, Amry belum bisa menyebutkan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Nantinya, setelah pembahasan selesai, baru diketahui angka pastinya. “Tapi sumber pembiayaan bisa dari APBD dan non APBD,” jelasnya.

Pemprov NTB telah menetapkan 17 program unggulan prioritas untuk tahun 2022. Dari 65 program unggulan Pemprov NTB tahun 2019 – 2023, sebanyak 17 program unggulan yang menjadi skala prioritas dilaksanakan 2022 mendatang dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Sebanyak 17 program unggulan priotitas Pemprov NTB tahun 2022, antara lain, Desa Tangguh Bencana (Destana), Air Bersih/ Air Minum untuk Semua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian, Revitalisasi Posyandu, PAUD Holistik Integratif, Zero Waste/ Pengolahan Sampah/Bank Sampah.

Selanjutnya, Pertanian Lestari/Modern/Integrated Farming System (Food Estate), BUMDes Maju/Maha Desa, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan dan Penataan 99 Desa Wisata. Selain itu, Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik, Industri Pangan, Hortikultura dan Perke bunan, Industri Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HHK dan HHBK), Industri Peternakan/Pakan Ternak, Industri Perikanan/Tepung Ikan, UMKM/IKM Bersaing; dan Desa Bersinar.

Amry menjelaskan target pembangunan NTB tahun 2022 mendatang. Antara lain, inflasi ditargetkan sebesar 3 – 4 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,19 persen. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,39 poin, pertumbuhan ekonomi 3,5 – 4,5 persen, ketimpangan atau gini rasio 0,329 dan tingkat kemiskinan sebesar 12,77 persen. Pada 2022, APBD NTB diproyeksikan sebesar Rp5,7 triliun. Dengan rincian, pendapatan sebesar Rp5,796 triliun dan belanja sebesar Rp5,786 triliun.

        

Lowongan Kerja

  • BeritaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Informasi Lowongan Kerja Bulan Juni 2017 Wilayah NTB

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : PT ASABRI (Persero)

  • BeritaBerita Unit KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Update Loker Disnakertrans Prov. NTB

  • Info Lowongan Kerja

    Job Fair | 11-12 Nov.2014

  • Info Lowongan Kerja

    Mataram “JOB FOR CAREER” 2014

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    SMKN 6 MATARAM MENGADAKAN JOBFAIR

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB