Menteri Koordinator Bidang Perekonomian  Airlangga Hartarto menegaskan 5 alasan penting dalam investasi. Salah satunya adalah membuka lapangan kerja dan mendorong peningkatan produktivitas.

“Ketersediaan SDM tenaga kerja yang produktiflah akan menjadi pertimbangan utama para investor ketika menanamkan modal di indonesia,” ujar Hartarto ketika mewakili Presiden Joko Widodo saat membuka Kick Off Pelatihan Vokasi Tahun 2022 di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur, Sabtu (19/03/2022).

Menurut Airlangga, masa depan mewajibkan literasi digital, soft skill dan kompetensi teknis yang pada ujungnya akan menghasilkan produktivitas yang lebih baik.

Ia berpesan kepada Kemnaker selaku pembina pelatihan vokasi bersama unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan dunia industri untuk selalu adaptif dan inovatif terhadap perubahan baru, siap untuk berkolaborasi dan berinvestasi dalam pengembangan kompetensi terutama digital skills.

Terkait pengembangan vokasi diseluruh Indonesia, Menko menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan fiskal atau insentif untuk kegiatan vokasi sebesar 200%. “Jika industri mendukung pelatihan, maka pemerintah akan memotong pajak sebasar 200% atas investasi yang dilakukan,” katanya.

Link and match dengan pola ini bisa terus di dorong dan di realisasikan, bagi dunia industri dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang biayanya ditalangi dari industri dan dibayar oleh pemerintah, bahkan pemerintah membayar 2 kali dengan insentif 200%.

Sedangkan untuk pengembangan KEK Mandalika dan penyelenggaraan event MotoGP di sirkuit terindah didunia itu, Hartarto menegaskan bahwa pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap penyiapan SDMnya dan bersama pemerintah daerah serta masyarakat NTB terus mengisi dan mengawal  kesuksesan pelaksanaan kegiatannya.

Menteri Ketenagakerjaan RI Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si menyampaikan Kemnaker RI sudah membangun BLK komunitas di kawasan Mandalika untuk menyiapkan SDM dalam menyambut MotoGP dan kegiatan lainnya.

Pelaksanaan pelatihan vokasi dijelaskannya merupakan salah satu bentuk implementasi dari lompatan transformasi BLK yang saling terintegrasi satu dengan lainnya.

Sebagai hulu pelaksanaan pelatihan vokasi diantaranya sistem informasi pasar kerja. Sistem ini menyediakan informasi kebutuhan tenaga kerja sebagai dasar untuk pelaksanaan pengembangan ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah, Kemnaker RI telah membangun sistem informasi pasar kerja melalui Aplikasi SIAPkerja. Hari ini kami akan meresmikan kios SIAPkerja di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur yang menandai beroperasinya Kios SIAPkerja di 21 BPVP se-Indonesia,” jelas Ida.

Tahun 2022 ini Kemnaker akan melatih 145.370 orang yang tersebar di 21 UPTP Kemnaker dan 251 UPTD di BLK provinsi, kabutapen/kota. Sebanyak 44.624 orang dilatih di 2.914 BLK Komunitas di seluruh Indonesia. Sebanyak 4.048 orang di 127 BLK Luar Negeri dan sebanyak 5.952 orang dilatih 182 perusahaan mitra BLK.

“Hingga saat ini sedang berlangsung Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang melibatkan 5.050 peserta dan tersebar di 21 BPVP di seluruh Indonesia,” kata Ida.

Gubernur NTB diwakili Sekretaris Daerah Prov. NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si  menjelaskan beberapa potensi pembangunan yang ada di Prov. NTB. Diantaranya, di Lombok Timur bagian selatan akan menjadi kawasan industri blue economy dengan potensi kemaritiman yang luar biasa sebagai kampung lobster dan pengembangan potensi perikanan. Selain itu, Lombok Timur sebagai penghasil tembakau, pemprov NTB akan berencana membangun kawasan industri hasil tembakau.

Di Lombok Utara akan dibangun global hub di mana kedepannya kawasan tersebut akan menjadi “kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas” untuk menjawab tantangan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Di Pulau Sumbawa dengan potensinya secara umum disektor pertambangan dan pertanian, maka di KSB sedang berproses akan dibangun industri smelter dan di Kabupaten Sumbawa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun komplek 100 hektar shrimp estate.

Dengan potensi-potenis pembangunan di Prov. NTB pada masa yang akan datang diharapkan kepada Kemnaker dan kementerain-kementerian lainnya di bawah Menko Perekonomian memberikan afirmasi bagi NTB, sehingga NTB yang terkenal sebagai lumbung PMI, terutama PMI unprosedural kedepan tidak lagi terobsesi menjadi PMI uprosedural, sehingga mereka terserap di berbagai proyek strategis yang sedang diinisiasi oleh pemerintah provinsi.

“Dengan peran pemerintah ke depannya, tenaga kerja NTB hasil pendidikan vokasi akan terserap dengan sebaik-baiknya serta program-program dari kementerian akan memberikan keuntungan bagi NTB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Miq Gita.

Hadir Bupati Lombok Timur, anggota DPR RI komisi I Taufik R. Abdullah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH, Forkopimda Prov. NTB dan Kab. Lombok Timur. Hadir pula secara virtual peserta dari seluruh BPVP Medan, Serang, Bekasi, Bandung, Semarang, Makassar, Banda Aceh, Padang, Belitung, Bandung Barat, Surakarta, Sidoarjo, Banyuwangi, Samarinda, Kendari, Pangkep, Bantaeng, Ambon, Ternate dan Sorong.