Masih ada anggapan dari sebagian kita, termasuk mahasiswa yang berpandangan bahwa jika tidak menjadi pegawai negeri, maka dianggap belum memiliki pekerjaan. Padahal saat ini dunia sudah banyak berubah, bahkan diluar ASN dan sektor formal lainnya, lebih banyak peluang kerja dan peluang usaha yang bisa diambil.

“Kesempatan kerja tidak hanya di NTB saja. Jangan melihat sesuatu dalam lingkup kecil, karena dunia tidak selebar daun kelor. Bahkan PMI kita aja tersebar di 200 negara di dunia,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat sesi tanya jawab pada acara Bimbingan Teknis Memasuki Dunia Kerja Unit Pengembangan Kewirausahaan dan Karir UIN Mataram di Taliwang Nada, Selasa (23/11/2021).

Sebelumnya sejumlah mahasiswa peserta bimtek mengajukan pertanyaan dan pandangannya terkait dunia kerja kepada mantan irbansus pada inspektorat NTB itu.

Diantaranya, Ade Putra Setiawan mahasiswa semester 5, jurusan politik islam, yang mengungkapkan pendangannya terkait adanya 52.000 mahasiswa yang lulus tiap tahun, belum lagi lulusan SMA bahkan SMP. Ia bertanya mampukah dunia kerja memenuhi kebutuhan lapangan kerja dari seluruh angkatan kerja. Ia juga mendengar rumor, mengapa banyak marshal dalam event WSBK dan IATC yang bukan berasal dari putra daerah.

Hal berbeda disampaikan, Fitriani semester 5 menanyakan tentang bagaimana memenuhi kompetensi untuk memasuki dunia kerja. Realita di lapangan banyak pekerja yang di PHK selama pandemi, namun dari data BPS jumlah pengangguran mengalami penurunan.

Suryadi semester akhir yang berasal dari Lombok Tengah bagian selatan.
Katanya untuk menjadi marshal harus bisa berbahasa inggris, namun kenyataannya banyak marshal yang tidak bisa berbahasa inggris. “Kami adalah lulusan di bidang agama, apakah ada peluang kerja bagi kami dalam industri pariwisata di KEK Mandalika dan industri smelter di Sumbawa,” kata Adi.

Doni Saputra apakah lulusan pendidikan atau perguruan tinggi memiliki peluang kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan SMP atau SD, bagaimana juga peluang kerja bagi lulusan tarbiyah dan lulusan bidang agama.

Menanggapi hal tersebut, Gede mengajak mahasiswa sejak dini harus menanamkan optimisme menjadi orang hebat dan pengusaha sukses.

“Kita harus keluar dari pandangan kerdil, yang hanya melihat apa yang ada dilingkungan sekitar tempat tinggal saja. Tapi lihatlah keluar, dunia yang luas ini, dengan sejak dini membangun mindset untuk menjadi bos. Bukan sekedar menjadi pekerja saja, tapi jadi orang yang menciptakan lapangan kerja itu,” ajak Aryadi.

Itulah alasannya mengapa Menteri Pendidikan dan kebudayaan membuat kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Tujuannya untuk membuka ruang bagi mahasiswa menyiapkan diri memasuki dunia kerja dengan membekali diri kompetensi dan inovasi sesuai dengan bakat atau minat masing masing.

Program MKBM adalah program di mana mahasiswa memiliki kewajiban belajar hanya 6 semester. Selanjutnya 3 semester lagi mahasiswa boleh memilih program studi yang diinginkan di kampus lain, bisa juga mengambil program magang, atau bahkan bisa membuat wirausaha.

“Program MBKM diharapkan dapat membuka mata mahasiswa agar tidak terpaku setelah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi harus membuka lapangan pekerjaan dengan berwirausaha,” kata Mantan Irbansus pada Inspektorat Prov. NTB.
Terkait usaha pemerintah dalam mengatasi pengangguran, Mantan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB menyampaikan pemerintah telah meluncurkan sejumlah program kolaboratif antara lembaga pelatihan, dunia industri dan Lembaga Pendidikan Vokasi untuk menyiapkan calon tegaga kerja kompeten dan calon wirausaha mandiri.

Diantarannya program pelatihan pola magang, dimana pemerintah melakukan fasilitasi, dan dunia industri dilibatkan mulai dari perencanaan, rekrutmen peserta dan menunjuk lembaga pelatihan yang sesuai dengan skill yang dibutuhkan, kemudian dimagangkan di industri yang bersangkutan. Pada akhirnya setelah selesai magang, peserta tersebut langsung diserap menjadi pekerja pada perusahaan tempat magangnya.

Selain itu, ada juga program WLKP online untuk mengetahui secara lebih konkrit dan riil mengenai kondisi Ketenagakerjaan pada perusahaan, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi pengangguran dan proteksi terhadap pekerja.

“Tak hanya itu, sistem WLKP online dapat memberikan data dan informasi yang diberikan oleh perusahaan, jadi pemerintah dan lembaga pendidikan/pelatihan vokasi bisa menyiapkan skill yang di butuhkan oleh perusahaan dengan bekerja sama dengan stakeholders terkait,” jelasnya.

Mengakhiri sesi tanya jawab, Gede juga mengatakan untuk memenuhi kompetensi lulusan perguruan tinggi dapat mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan baik yang dimiliki oleh pemerintah seperti di BLK, LLK, BLK Komunitas maupun LPKS yang banyak tersebar di kabupaten/kota se-NTB.

“Disnakertrans Prov. NTB tidak akan memberikan ijin pelatihan jika lembaga pelatihan tidak berbasis penempatan dan tidak membimbing siswanya untuk menjadi wirausaha baru.

“Kami tidak ingin siswa pelatihan menjadi tambahan pengangguran baru,” pungkasnya. (Tim_Disnakertrans)