Dalam rangka pelaksanaan Skema Pemagangan melalui Kemnaker RI–IM Japan, pemagangan melalui LPK SO, serta Program Beasiswa Kuliah–Bekerja melalui Kemendes PDT, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menyelenggarakan rapat koordinasi dan diskusi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan LPK program latih/kejuruan bahasa Jepang di Kantor Disnakertrans NTB, Selasa (5/5/2026).

Langkah ini menjadi upaya konkret menjawab tingginya minat kerja ke Jepang yang belum sepenuhnya diimbangi kesiapan kompetensi tenaga kerja daerah.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., menegaskan bahwa Jepang menjadi prioritas strategis jangka pendek dengan pendekatan percepatan berbasis data. Ia menyebut, tahun 2025 tercatat sekitar 35.700 tenaga kerja NTB bekerja di luar negeri dengan remitansi mencapai Rp221,6 miliar. Dari kuota Jepang sekitar 2.000 orang, potensi suplai daerah cukup besar, ditopang 1.771 peserta pelatihan, 503 peserta magang aktif, dan 1.268 calon peserta siap seleksi dari 9 LPK.

Namun, kesiapan tersebut masih menghadapi bottleneck serius. Kemampuan bahasa Jepang peserta belum memenuhi standar (minimal N3 untuk beasiswa, N4–N5 untuk kerja/magang), keterbatasan instruktur, belum tersedianya fasilitas uji kompetensi di NTB, serta tingginya biaya sertifikasi menjadi hambatan utama. Dampaknya, lulusan berisiko tidak terserap atau bahkan dipulangkan karena tidak memenuhi standar.

Menjawab itu, Aidy menegaskan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi akselerator program yang memastikan persoalan di hulu terselesaikan. “Kita tidak bisa lagi berjalan parsial. Bahasa dan sertifikasi harus kita bereskan dari awal. Kalau ini tidak kita intervensi, peserta kita akan kalah di seleksi atau gagal bertahan di Jepang,” tegasnya.

Ia menargetkan percepatan implementasi program dapat langsung terlihat dalam waktu dekat. “Target kita jelas, pengiriman awal Oktober bisa mencapai 200 sampai 300 orang. Tapi yang kita kirim harus benar-benar siap, bukan sekadar memenuhi kuota,” ujar Aidy.

Strategi yang ditempuh meliputi integrasi pembelajaran bahasa Jepang di SMK sejak dini, optimalisasi Skill Center sebagai pusat pelatihan dan uji kompetensi, serta mendorong kehadiran lembaga sertifikasi resmi di NTB. Skema beasiswa juga diperkuat dengan pola 2 tahun pendidikan dan 3 tahun kerja dengan estimasi pembiayaan sekitar Rp300 juta per peserta.

Dari sisi pendidikan, dukungan juga menguat. Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Samsul A. Zarnuji, menyampaikan komitmen pembentukan kelas vokasi internasional di SMK dengan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja luar negeri. Namun, keterbatasan jam pelajaran dan tenaga pengajar bahasa Jepang masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan melalui kolaborasi dengan LPK.

Sementara itu, perwakilan LPK dan asosiasi menekankan urgensi standarisasi sertifikasi (JLPT/JFT) serta percepatan penyediaan tempat uji kompetensi di daerah. Tanpa sertifikat, peserta berisiko ditolak atau gagal bertahan di Jepang. Di sisi lain, perwakilan Dinas Dukcapil Provinsi NTB, Ayunda, juga mendorong validasi data berbasis by name by address melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memastikan akurasi dan keamanan data peserta.

Sebagai langkah konkret, Aidy memastikan pemerintah akan mengupayakan kehadiran lembaga uji kompetensi di NTB, mempercepat sosialisasi ke kabupaten/kota, serta menjaga target pengiriman tetap berjalan tahun ini. “Potensi kita besar, tapi kualitas harus kita kejar. Ini bukan hanya soal penempatan, tapi memastikan tenaga kerja NTB benar-benar siap dan berdaya saing,” tegasnya.

Dengan sinergi pemerintah, pendidikan, dan LPK, NTB menargetkan transformasi program Jepang tidak hanya meningkatkan angka penempatan, tetapi juga memperkuat kualitas SDM dan dampak ekonomi daerah melalui remitansi yang lebih optimal.