Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Lindungi Pekerja, Bangun NTB yang Lebih Aman dan Sejahtera

  • Pemprov NTB Jajaki Kerja Sama Strategis dengan UEA untuk Pembukaan LPK Internasional

  • Diskusi Ketenagakerjaan Warnai Peringatan May Day 2025: Disnakertrans NTB Tegaskan Komitmen Lindungi Hak Pekerja

  • Meriahkan May Day, Gubernur ajak Buruh kolaborasi & berinovasi untuk NTB lebih baik

  • Peserta Magang jepang dididik Displin terlihat keras; bentuk cinta yang menjaga

BeritaBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaInfo Ketenagakerjaan
Home›Berita›Pemprov NTB Dorong Percepatan Akreditasi LPKS & Terbentuknya LSP.

Pemprov NTB Dorong Percepatan Akreditasi LPKS & Terbentuknya LSP.

By bm_ nakertrans
18 Mei, 2022
758
0

Pemerintah Provinsi NTB mendorong percepatan akreditasi seluruh Lembaga Pelatihan kerja Swasta (LPKS) dan BLK komunitas sehingga menjadi lembaga yang  yang mumpuni dalam menciptakan tenaga yang kompoten dan memiliki lisensi profesi yang dibutuhkan dunia kerja.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendukung sepenuhnya jika asosiasi dunia usaha dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja mau mendirikan dan menghadirkan Lembaga Sertifikasi Profesi  (LSP) P3 di NTB.

“Pak Gubernur dan Bu Wagub siap memberikan rekomendasi dukungan pendirian LSP P3 ini. Harapannya, dengan tersedianya LSP disini (didaerah sendiri), maka uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat profesi bagi pekerja kita kedepan, termasuk para lulusan LPK tidak lagi tergantung pada daerah lain, yang memerlukan cost yang lebih besar,” ungkap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat membuka Kegiatan bimbingan teknis akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dan BLK Komunitas se NTB, yang berlangsung selama 2 hari (17-18 Mei 2022), di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (17/5-2022).

Menurut Aryadi, pendirian LSP P3 dilakukan oleh Asosiasi, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pihaknya kini mendorong dan menfasilitasi  Asosiasi untuk bisa segera mendirikan LSP di NTB.

Pada Bimbingan teknis yang diikuti oleh 15 LPKS dan BLK K yang tersebar di seluruh Kab/Kota se NTB itu, mantan Irbansus pada Inspektorat NTB ini mengingatkan pentingnya pengelola LPKS menguasai prosedur dan teknis akreditasi. Sebab menurutnya, LPKS menjadi garda terdepan dalam menyiapkan tenaga kerja termasuk CPMI yang memiliki skill sesuai kebutuhan pasar kerja.

Untuk itu, diperlukan Inovasi dalam mengelola lembaga pelatihan, mulai dari penyiapan sarana dan prasarana, kurikulum, hingga penguasaan teknologi digital, kata mantan Kadis Kominfotik NTB ini.

Ia sempat mengungkap data jumlah LPKS di NTB saat ini mencapai 328 buah ditambah 48 BLK komunitas. Dari jumlah itu, 225 unit diantaranya sudah terakreditasi.

Sementara itu Ketua komite, Suhamdi, M.Pd mengungkapkan bahwa tujuan Bimtek Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja adalah memberikan pemahaman kepada Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja agar dapat memahami delapan standar Akreditasi dan tata kelola LPK, dapat menerapkan dalam kegiatan pelatihan kerja, dapat mempersiapkan dokumen dan persyaratan akreditasi serta dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar mutu dan mendapatkan status akreditasi.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Bimtek ini adalah 1. Tersosialisasinya Tata Cara Pendaftaran Akreditasi Online, 2. Tersosialisasinya 8 Standar Akreditasi, 3. Adanya pemahaman pengelola Lembaga Pelatihan Kerja dalam mengisi F01 dan data-data kelengkapan dokumen pendukung, 4. Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja dapat segera menyiapkan dokumen-dokumen pendukung akreditasi

        

Lowongan Kerja

  • Info Lowongan Kerja

    [JOBFAIR] Mataram Mall | 20-21 Mei 2015

  • Info Lowongan Kerja

    JobFair Indonesia Career Expo | Mataram (22-23 April 2015)

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Disnakertrans : ” Job Fair Disnakertrans Prov. NTB Dipadati Pencaker”

  • Info Lowongan Kerja

    Job Fair | 11-12 Nov.2014

  • Info Lowongan Kerja

    Mataram “JOB FOR CAREER” 2014

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Job Fair 2 & 3 Oktober 2015

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB