Pemprov NTB Jajaki Kerja Sama Strategis dengan UEA untuk Pembukaan LPK Internasional

MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus mendorong transformasi pembangunan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing global. Pada Rabu, 7 Mei 2025, Gubernur NTB memimpin pertemuan secara daring bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab (UEA) guna menjajaki kerja sama strategis antara Pemprov NTB dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dalam bidang ketenagakerjaan dan pelatihan vokasi.
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur NTB tersebut turut dihadiri oleh Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, serta jajaran terkait lainnya. Agenda utama pertemuan membahas rencana pembukaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) kerja sama antara NTB dan UEA sebagai bagian dari upaya sistematis menyiapkan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kompeten, profesional, dan tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan dunia industri internasional.
Gubernur NTB menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah konkret Pemprov NTB dalam merespons dinamika pasar kerja global serta menjawab tantangan penempatan tenaga kerja terampil ke luar negeri.
“Kami ingin menjadikan NTB sebagai pusat pelatihan tenaga kerja yang unggul, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional, tetapi juga internasional,” tegas Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut disepakati dua langkah tindak lanjut penting. Pertama, pihak perusahaan dari Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) UEA akan segera berkunjung ke NTB untuk melakukan koordinasi lanjutan sekaligus pemetaan sektor-sektor pekerjaan yang dibutuhkan, baik untuk lulusan SMK maupun perguruan tinggi. Pemetaan ini menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil lapangan kerja di UEA.
Kedua, rombongan dari UEA juga akan melakukan peninjauan langsung ke Balai Latihan Kerja (BLK) Dalam dan Luar Negeri Provinsi NTB. Peninjauan ini bertujuan untuk menilai kesiapan fasilitas pelatihan dan mengidentifikasi peluang pengembangan kurikulum pelatihan berbasis standar internasional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di UEA.
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., menyampaikan optimismenya terhadap peluang kerja sama ini. Menurutnya, inisiatif ini bukan hanya membuka jalan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga akan mengangkat kualitas pelatihan vokasi di NTB ke level global.
“Kami menyambut baik inisiatif ini sebagai bentuk nyata peningkatan kualitas SDM NTB. Harapannya, pelatihan yang diberikan bisa langsung mengisi kebutuhan kerja di UEA dengan standar kompetensi internasional,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB menilai bahwa peluang kerja sama ini tidak hanya akan membuka akses lapangan kerja luar negeri yang lebih luas bagi masyarakat NTB, tetapi juga menjadi katalis penting dalam peningkatan kualitas pelatihan vokasi yang lebih terarah, adaptif, dan berorientasi global. Kerja sama ini selaras dengan visi pembangunan NTB yang menempatkan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci daya saing daerah.
Gubernur NTB menegaskan bahwa seluruh proses akan dikawal secara terpadu dan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik dari sektor pendidikan, pelatihan, maupun perlindungan tenaga kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini memberi manfaat konkret bagi masyarakat NTB dan dapat memperkuat posisi NTB sebagai penyedia tenaga kerja profesional yang berintegritas,” ujarnya.
Pemprov NTB juga menyampaikan apresiasi kepada Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi yang telah memfasilitasi proses penjajakan awal ini dan membuka ruang kolaborasi yang menjanjikan. Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong diplomasi ketenagakerjaan yang aman, legal, dan bermartabat melalui kerja sama antarpemerintah dan sektor industri luar negeri.
Dengan langkah ini, NTB kembali menegaskan posisinya sebagai provinsi yang progresif dalam membuka ruang-ruang mobilitas tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan dan inklusif di daerah.




