Mataram (5/10/2017)_ Kegiatan Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Prov. NTB Tahun 2017 dilaksanakan oleh Pusat perencanaan ketenagakerjaan, Barenbang Kemnaker RI. Kegiatan ini di hadiri oleh kabid lattas, kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, kabid PHI serta sekretariat.

Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) mengacu pada sejumlah indikator bidang ketenagakerjaan seperti Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Dari sejumlah indikator yang digunakan, sedikitnya ada tiga isu yang harus ditingkatkan ke depan yakni pengupahan dan kesejahteraan pekerja, pelatihan dan kompetensi kerja serta hubungan industrial

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Prov. NTB tahun 2016 sebesar 52,53 masih di bawah rata-rata IPK Nasional sebesar 57,46.  Beberapa indikator Penyebab rendahnya IPK di Prov. NTB tahun 2016 meliputi kondisi lingkungan kerja, Hubungan industrial, pelatihan & kompetensi tenaga kerja serta produktivitas tenaga kerja.

Dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini hal penting yang perlu dilakukan yakni menyiapkan dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pekerja Indonesia harus punya tingkah laku, pengetahuan dan keterampilan yang terbaik. Selaras itu dibutuhkan regulasi ketenagakerjaan yang mumpuni sehingga mampu menghadapi MEA. Dari hasil evaluasi tahun 2016, diharapkan agar beberapa indikator ketenagakerjaan yang nilainya masih rendah agar mendapat perhatian lebih pada tahun-tahun berikutnya sehingga sehingga IPK Prov. NTB dapat meningkat. (bm_nakertrans)