Mataram, 22 Juli 2025 — Perdagangan orang masih menghantui desa-desa di Nusa Tenggara Barat. Meski kampanye migrasi aman terus digencarkan lewat media sosial dan spanduk di ruang publik, kenyataannya warga masih banyak yang terjebak rayuan calo dan penempatan nonprosedural. Menyadari perlunya pendekatan baru yang lebih menyentuh masyarakat desa, Disnakertrans NTB menggelar dialog terbuka bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Himpunan Buruh Migran Indonesia (HIBMI), serta Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB di Lombok Plaza, Selasa (22/7).

Plt. Kepala Disnakertrans NTB, Baiq Nelly Yuniarti, A.P., M.Si., yang memimpin langsung forum ini, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk memperkuat sosialisasi di tingkat desa.

“Selama ini kami memang sudah melakukan berbagai kampanye melalui media digital. Tapi kami sadar, itu belum cukup menjangkau masyarakat yang paling rentan. Bisa jadi, cara kami belum tepat sasaran. Masyarakat desa mungkin belum akrab dengan platform digital. Karena itu, ke depan kami ingin lebih banyak hadir langsung di tengah-tengah mereka,” ujarnya.

Baiq Nelly mengajak semua pihak, terutama yang memiliki jejaring langsung ke masyarakat desa, untuk bergandengan tangan. Ia menekankan bahwa informasi soal migrasi aman tidak bisa hanya berhenti di media sosial atau ruang-ruang formal, tetapi harus disampaikan secara langsung dengan pendekatan yang humanis dan partisipatif.

“Kita butuh sinergi dengan tokoh masyarakat, organisasi lokal, kader desa, hingga kelompok buruh migran. Mereka yang selama ini sudah punya kedekatan emosional dan kultural dengan warga, harus kita libatkan lebih aktif,” tambahnya.

Dalam forum itu, SBMI dan HIBMI menyampaikan berbagai masukan dan catatan kritis, terutama soal lemahnya penyebaran informasi ke desa-desa yang menjadi kantong PMI. Mereka menilai masih banyak warga yang tidak mengetahui perbedaan antara jalur resmi dan ilegal, sehingga mudah ditipu oleh perekrut gelap.

Merespons hal tersebut, Baiq Nelly menyampaikan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan desa, termasuk mendorong pelibatan lebih aktif perangkat desa, PKK, dan Karang Taruna dalam kampanye migrasi aman.

Selain itu, Disnakertrans juga akan memanfaatkan data desa untuk memetakan wilayah rawan TPPO dan menyesuaikan strategi sosialisasi secara lebih tepat sasaran.

“Setiap desa punya karakteristik berbeda. Cara menyentuhnya juga harus berbeda. Ini butuh perencanaan dan kerja bersama, tidak bisa sendiri,” katanya.

Pertemuan ini juga menyinggung perlunya forum komunikasi yang lebih reguler antar-stakeholder untuk berbagi informasi lapangan, merespons cepat laporan masyarakat, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Baiq Nelly memastikan bahwa pintu pengaduan akan terus dibuka dan tindak lanjut akan dilakukan berdasarkan data dan bukti yang valid.

Menutup forum, seluruh peserta sepakat bahwa perlindungan PMI dan pencegahan TPPO membutuhkan pendekatan yang menyatu antara edukasi, pengawasan, dan pemberdayaan. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil menjadi kunci agar tidak ada lagi warga desa yang menjadi korban karena minim informasi.

“Ini bukan sekadar tugas pemerintah. Ini adalah tugas kemanusiaan. Dan kita hanya bisa kuat jika berjalan bersama,” pungkas Baiq Nelly.