Sumbawa_ Penanganan masalah pekerja anak di indonesia hingga saat ini masih menghadapi tantangan berat, terutama karena issue pekerja anak terkait dengan beberapa faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung berkaitan dengan pekerja anak adalah resiko atau bahaya yang timbul di lingkungan kerja, maupun dari jenis kerja yang mereka lakukan. Sementara faktor tidak langsung mempengaruhi keberadaan pekerja anak adalah sistem maupun kondisi yang mempengaruhi mental anak, ekonomi, sosial dan  budaya.

Kegiatan PPA-PKH merupakan kegiatan nasional yang disusun oleh Bappenas yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan, dalam rangka mengurangi jumlah pekerja anak dari Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang putus sekolah dan bekerja pada Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (BPTA), untuk ditarik dari tempat kerja dan dikembalikan ke dunia pendidikan dengan melibatkan instansi lembaga terkait.

Pemerintah indonesia telah mulai menunjukkan komitmennya terhadap masalah pekerja anak, yang diwujudkan melalui serangkaian program/kegiatan. rencana aksi, penelitian dan advokasi yang terus menerus. upaya tersebut kemudian juga dikaitkan dengan undang-undang wajib belajar tahun 1997,  berkembangnya issue pekerja anak perlu disikapi/komitmen bersama antar instansi/SKPD terkait, yakni tentang usia minimum anak di perbolehkan bekerja sesuai amanah  undang-undang no. 20 tahun 1999 tentang pengesahan konvensi ILO no. 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dan undang-undang no. 1  tahun 2000 tentang pengesahan konvensi ILO no. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Pada tahun 2017 ini Provinsi NTB melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan mendapatkan 5 daerah kab/kota kegiatan PPA-PKH dari anggaran Ditjen Binwasnaker Kemenaker yaitu Kab. Lobar, Lotim, Sumbawa, Dompu dan  Kota Bima, sebanyak 19 shelter dengan jumlah anak sebanyak 570 orang, selama 15 hari penuh dan tenaga pendamping sebanyak 57 orang.

Khusus untuk Wilayah P. Sumbawa program PPA-PKH dilaksanakan di 3 daerah Kab/ Kota yaitu Kota bima 90 orang, Kab. Dompu 120 anak dan Kab. Sumbawa 120 anak. Selama 15 hari anak-anak ini diberikan motivasi, pendampingan dan pengenalan kembali pelajaran sekolah oleh para tutor dan pendampinghingga pada saatnya tahun ajaran baru mereka siap untuk kembali ke dunia pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah mengurangi jumlah pekerja anak dari rumah tangga sangat miskin, yang karena situasi dan kondisi terpaksa berhenti sekolah dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka anak-anak ini kemudian akan kita tarik hingga pada akhirnya dapat kembali ke sekolah. (bm_nakertrans)