Dalam upaya menyelaraskan langkah dan memperkuat sinergi dengan lembaga pelatihan guna mencetak tenaga kerja berkualitas, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., membuka Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) dan Workshop Pembinaan Lembaga Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Lembaga Pelatihan Seluruh Indonesia (DPD HILLSI) NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Selasa (21/01/2025).

Kegiatan yang bertujuan untuk membina LPK agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Pelatihan Vokasi ini dihadiri oleh 105 peserta yang terdiri dari kepala lembaga pelatihan kerja (LPK), pengurus HILLSI, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Aryadi menyampaikan apresiasi kepada DPD HILLSI NTB atas peran aktifnya dalam meningkatkan kualitas lembaga pelatihan di wilayah NTB.

“Lembaga pelatihan memiliki peran yang sangat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam dua hingga tiga tahun terakhir terhadap program-program inovasi di bidang ketenagakerjaan.

“Kolaborasi dan kerja sama adalah kunci keberhasilan bersama. Sektor ketenagakerjaan adalah sektor strategis dan krusial. Jika banyak masyarakat, terutama generasi muda, yang tidak memiliki pekerjaan, kita akan menghadapi berbagai persoalan sosial, ekonomi, bahkan politik,” tambahnya.

Aryadi memaparkan berdasarkan data BPS Agustus 2024, jumlah angkatan kerja di NTB mencapai 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu dibandingkan Agustus tahun 2023, dengan peningkatan lapangan kerja tertinggi terjadi di sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Proporsi angkatan kerja di NTB yang didominasi oleh sektor informal, mencapai 70%, sementara sektor formal hanya menyerap 30%. Kondisi ini, menurut Aryadi, merupakan tantangan besar dan memerlukan perhatian khusus karena sektor informal cenderung lemah dalam hal perlindungan dan rentan terhadap guncangan ekonomi.

“Orang yang tidak memiliki skill akan sulit mendapatkan pekerjaan, apalagi di sektor formal. Maka, tugas kita adalah memastikan keterampilan tenaga kerja terus ditingkatkan agar mereka memiliki daya saing,” jelasnya.

Ia juga menyoroti fakta bahwa pengangguran terbesar berasal dari lulusan SMK dan perguruan tinggi, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Untuk itu, prinsip link and match antara lembaga pendidikan, pelatihan, dan industri harus diterapkan secara optimal.

Sesuai program Gubernur Terpilih, sebagai solusi strategis, Pemerintah NTB berkomitmen untuk membangun Skill Center sebagai pusat pengembangan keterampilan tenaga kerja yang berbasis kebutuhan industri dan mampu mengisi kesempatan kerja formal, baik untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun dalam negeri.

“Program ini akan berbasis data yang akurat, bukan sekadar asumsi, dan menjembatani kebutuhan antara sektor formal dan informal,” kata Aryadi.

Skill center ini diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang kompeten dan relevan dengan kebutuhan pasar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah juga akan memaksimalkan peran lembaga pelatihan kerja (LPK) untuk mendukung visi besar ini. Karena itu, Aryadi menekankan pentingnya memastikan program kerja yang selaras dengan tujuan besar kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu memastikan bahwa program pelatihan yang dirancang berbasis data dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Tidak boleh asal-asalan, harus konkret dan terukur dampaknya,” tegasnya.

Aryadi mengungkapkan bahwa Disnakertrans Provinsi NTB saat ini juga sedang menyusun peta kebutuhan tenaga kerja yang meliputi sektor-sektor prioritas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan data ini, diharapkan dapat merancang program pelatihan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia mengajak semua pihak, termasuk lembaga pelatihan, asosiasi, dan perusahaan, untuk berkolaborasi dalam menyusun program konkret peningkatan keterampilan tenaga kerja. Aryadi menghimbau agar lembaga-lembaga pelatihan dapat menjalin kemitraan yang erat dengan perusahaan-perusahaan di berbagai sektor, sehingga lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar.

“Selain itu, kami juga mendorong adanya program magang atau praktek kerja yang lebih intensif di perusahaan. Dengan demikian, tenaga kerja yang dihasilkan benar-benar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri,” imbaunya.

Terakhir Aryadi berharap kegiatan ini dapat menghasilkan rumusan strategis untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan menciptakan tenaga kerja yang kompeten, sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di masa mendatang.

“Semoga HILLSI dapat terus menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan. Kolaborasi yang erat antara pemerintah, HILLSI, dan dunia industri adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua DPD HILLSI NTB, Naktika Sari Dewi, SE, MM, dalam laporan pembukaan Rakorda menyampaikan apresiasi atas antusiasme peserta yang melampaui target awal sebanyak 95 orang.

“Kami harus menutup pendaftaran dua hari lebih awal karena jumlah peserta telah melebihi kapasitas. Hal ini menunjukkan semangat luar biasa dari para peserta untuk turut serta dalam memajukan HILLSI di NTB,” ungkap Naktika.

Rakorda HILLSI NTB 2025 ini menjadi momen penting untuk menyusun rencana kerja strategis tahun 2025. Dalam laporan panitia, Naktika Sari Dewi mengajak seluruh anggota untuk bersinergi dan memperkuat lembaga pelatihan kerja di NTB agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Dengan terselenggaranya kegiatan ini, kami harap peserta Rakorda akan mendapatkan panduan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas lembaga pelatihan di NTB,” tutup Naktika.