Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Tak Cukup Hanya SOP, Disnakertrans NTB Minta K3 Jadi Kebiasaan Kerja

  • Disnakertrans NTB Perkuat Transformasi Skill Center dan Skema Zero Cost PMI

  • PT Sumbawa Timur Mining Tutup Rangkaian Bulan K3 Nasional 2026,Disnakertrans NTB Berikan Apresiasi

  • Disnakertrans NTB Akselerasi Transformasi BLK Menjadi BLUD Skill Center

  • K3 Bukan Sekadar APD (Alat Pengaman Diri), Kesehatan Psikologis Ikut Menentukan Kinerja

Sekretariat
Home›Berita Unit Kerja›Sekretariat›Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2017, Makasar 28 Februari s.d 2 Maret 2017

Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Tahun 2017, Makasar 28 Februari s.d 2 Maret 2017

By bm_ nakertrans
6 Maret, 2017
1705
0

Kunci sukses pembangunan suatu daerah adalah perencanaan pembangunan yang  fokus pada program prioritas yang dapat bermanfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumulo saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pembangunan Dalam Rangka Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2018 di Grand Clarion Hotel & Convention Makassar.

Pelaksanaan Rakortek sesuai dengan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasat 258 dan 259 dan digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri ini berlangsung selama 3 hari hingga 2 Maret 2017, dihadiri peserta mencapai 700 orang  antara lain dari pusat, Kemendagri, Kementerian BPN/Bappenas dan Kemenkeu. Dari daerah sebanyak 17 provinsi se Indonesia Timur antara lain, Sulsel, Sulbar, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltara, Kaltim, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara dan Papua

Mendagri Tjahjo Kumulo mengatakan bahwa Rakortek Pembangunan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyampaikan usulan program  prioritasnya kepada Pemerintah Pusat yang dapat mendukung program pembangunan prioritas Pemerintah Pusat untuk dapat dibiayai melalui pendanaan dari APBN. Menurut Mendagri, tujuan kegiatan ini agar ada sinergi pembangunan nasional dan daerah serta pembangunan antar daerah tahun 2018 serta penyelarasan program, kegiatan, proyek, target, lokasi dan anggaran pembangunan nasional antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bidang urusan pemerintahan tahun 2018. “Ini penting supaya tidak seluruh kementerian itu punya program masing-masing tanpa daerah tahu. Jangan sampai pusat punya perencanaan daerah tanpa daerah tahu,” kata Tjahjo.
Menurutnya, usai kegiatan Rakortek selanjutnya ada lagi Musrembang kemudian Musrembangnas demi mempercepat program nasional dan daerah. Tjahjo mengingatkan kalau Presiden Joko Widodo ingin lima tahun masa pemerintahannya semua infrastruktur selesai seperti infrastruktur ekonomi, sosial termasuk infrastruktur kesehatan.

Output yang diharapkan dari pelaksanaan ini antara lain : 1). Tersusunnya rencana program/kegiatan, target, lokasi dan anggaran pusat dan daerah dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2018; 2). Terwujudnya komitmen daerah dalam mendukung pencapaian program prioritas nasional tahun 2018; 3). Tersusunya daftar urutan usulan prioritas daerah tahun 2018.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bapak Sekretaris Dinas Nakertrans Prov. NTB Drs. MUSTA’IN. S.S.,MM, pelaksanaan Rakortek ini sangat penting dalam rangka sinkronisasi program prioritas pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan di daerah diantaranya masih banyak daerah permukiman transmigrasi yang masih membutuhkan perhatian pemerintah pusat baik bantuan srana dan prasarana, Program revitalisasi BLK, mengenai program penempatan Tenaga kerja ke Luar Negeri (LTSP) serta program jaminan kesehatan Tenaga Kerja di NTB. (bm/nakertrans)

        

Lowongan Kerja

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk , Deadline 22 September 2020.

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : PT ASABRI (Persero)

  • BeritaBerita Unit KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Update Loker Disnakertrans Prov. NTB

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Disnakertrans : ” Job Fair Disnakertrans Prov. NTB Dipadati Pencaker”

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : Penerimaan Calon Pegawai Bank Indonesia

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Lowongan Kerja Summit Institute

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB