Mataram _ Rapat pengendalian dan evaluasi bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian dilaksanakan dengan maksud untuk dapat mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, permasalahan dan upaya pemecahannya agar  kita dapat mengambil langkah perbaikan dan menyamakan persepsi dalam melaksanakan program/kegiatan selanjutnya.

Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Grand legi Mataram (3 s.d 5 Desember 2018) dihadiri oleh Sekretaris/kasubbag Program, Kepala BLK/LLK Disnakertrans se- Provinsi NTB dan lanmgsung dibuka oleh Bapak Kepala Disnaketrans Prov. NTB , Drs.H. Wildan.

Dalam sambutannya salah satu hal yang ditekankan oleh Bapak Kadis Nakertrans ” Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) menjadi indikator pengukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjan di kab/kota dan provinsi. Rapat pengendalian dan evaluasi ini diharapkan kita dapat menghadapi tantangan dalam bidang ketenagkerjaan dan ketransmigrasian dengan tema “bersama mewujudkan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian di provinsi NTB yang gemilang”.

Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi NTB tahun 2018, masih rendah yaitu pada peringkat 32 nasional dengan nilai 50,55. Jika di bangdingkan dengan kondisi tahun 2017, IPK prov. NTB jauh lebih baik yaitu peringkat 27 nasional dengan nilai 52,53.

Ada beberapa indikator penting dalam pembangunan ketenagakerjaan mulai dari : perencanaan tenaga kerja, penduduk & tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan & kompetensi kerja,  produktivitas tenaga kerja , hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan & kesejahteraan pekerja dan jaminan sosial tenaga kerja. Capaian indikator tersebut sekaligus menjadi   tantangan bagi kita semua dalam rangka menuju  sdm yang beriman, trampil, berkualitas dan berdaya saing. Imbuh Kadis Nakertrans Prov. NTB

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada beberapa program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian diantaranya layanan terpadu satu pintu (ltsp), pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam dan luar negeri, job fair, padat karya produktif dan infrastruktur, pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri, pelatihan eks tki migran, penempatan transmigran, dll. Kemudian todak kalah pentingnya yaitu : bagaimana menciptakan suasana konsdusuif, nyaman, aman di tempat kerja antara pengusaha dengan pekerja mulai dari pekerja menerima pendapatan sesuai ump/umk, penegakan norma ketenagakerjaan/k3 di perusahaan, perjanjian kerja yang berimbang, dll.

Terdapat beberapa masalah ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain : 1) Kurangnya instruktur baik dari segi kualitas maupun kuantitas, 2) Masih rendahnya kulaitas tenaga kerja, 3) Masih banyak tki yang berangkat secara ilegal 4) Siswa lulusan BLK/LLK masih belum terserap secara optimal di dunia kerja, 5) Masih belum optimalnya pengawasan terhadap proses seleksi CTKI, 6) Masih kurangnya tenaga pengawas sehingga pengawasan ketenagakerjaan di tempat kerja terhadap pelaksanaan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja, norma perlindungan perempuan dan anak, norma jamsostek, norma penempatan dan pelatihan, serta penegakan hukum ketenagakerjaan belum maksimal

Di Sektor Ketransmigrasian yaitu 1) Di beberapa lokasi upt yang masih dibina maupun eks. Upt masalah pertanahan seperti tunggakan sertifikat. Terlambatnya pembagian lahan usaha II bagi transmigran, 2) Disparitas antara Transmigran Penduduk Setempat (TPS) dengan Transmigran Penduduk Asal (TPA) serta 3) Belum ada investor yang melirik kawasan ktm sebagai lokasi pengembangan komoditas pertanian.

Diharapan agar Forum ini dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi yang mendukung percepatan terwujudnya NTB Gemilang.