Memperhatikan arahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, paparan Bank Indonesia Wilayah NTB  dan paparan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTB serta pembahasan yang berkembang dalam rapat, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah ketenagakerjaan di Provinsi NTB disebabkan oleh :
   1. Daya saing rendah
   2. Pengangguran
   3. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri masih lemah.
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sampai Agustus 2014 sebanyak 710 orang (5,75 % ).
3. Segitiga kemungkinan investasi adalah sebuah area probabilitas terciptanya investasi-investasi di setiap wilayah, daerah atau Negara
4. Ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi segitiga kemungkinan investasi adalah :
   1. Sarana dan prasarana
   2. Kualitas Sumberdaya Manusia
   3. Keamanan

5. Pengaruh Suku Bunga terhadap Kemungkinan Investasi adalah apabila suku bunga menurun maka serapan tenaga kerja akan meningkat.

6. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) tahun 2014 Provinsi NTB mendapat peringkat ke 27 dari 33 provinsi hal ini disebabkan oleh kesempatan kerja yang masih minim.

7. Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja memiliki peranan dan kedudukan sangat penting, disamping seba­gai pelaku, juga sebagai tujuan dari pembangunan.

Data termasuk didalamnya data ketenagakerjaan memiliki peranan strategis untuk menunjang perencanaan pembangunan. Tanpa data, maka sulit perencanaan  pembangunan dapat dilaksanakan. Untuk itu, data jumlah tenaga kerja berikut karakteristiknya sangat diperlukan.

8. Dalam RPJMN 2010-2014, sasaran pemerintah pada bidang ketenagakerjaan yaitu:
9. Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 5%-6%.
10. Masalah ketenagakerjaan yang harus diselesaikan antara lain:
    • Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh Pekerjaan yang layak
    • Kualitas angkatan  kerja  yang  rendah (pendidikan rendah)
    • TPT usia muda yang
    • TPT terdidik(di atas SLTA) masih tinggi.
11. Ketenagakerjaan juga merupakan salah satu sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

9. Pada Agustus 2014, dari 2.221.810 orang AK sekitar 127.710 orang diantaranya masih dalam posisi mencari pekerjaan (Penganggur).

• Jumlah penduduk bekerja bertambah sebanyak 818 orang.
• Jumlah penganggur meningkat sebanyak 990 orang.
• TPAK pada Agustus 2014 sebesar 66,63% artinya, dari seluruh penduduk usia kerja sekitar 66,63% diantaranya aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja atau mencari pekerjaan/penganggur)
• Dalam setahun terakhir :
• TPAK meningkat dari 65,42% menjadi 66,63%
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat dari 5,30% menjadi 5,75%

• Struktur lapangan pekerjaan pada Agustus 2014 tidak berubah Sektor Pertanian, Perdagangan, Jasa Kemasyarakatan dan Sektor Industri         penyumbang terbesar penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

1. Perencanaan Berbasis Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan
2. Indikator utama Perencanaan Tenaga Kerja :

• Terbentuknya Tim Perencanaan Tenaga Kerja yang ditanda tangani Gubernur;
• TUPOKSI penyusun Perencanaan Tenaga Kerja;
• Rencana Tenaga Kerja yang masih berlaku yg komprehenship dan akurasi.

1. Indikator utama Penduduk dan Tenaga Kerja :

• Mengurangi Angkatan Kerja Muda (15-19 tahun);
• Mengurangi Pekerja Anak (10-17 tahun);
• Mengurangi Penganggur Terbuka (TPT);
• Mengurangi Pekerja Tidak Penuh tidak termasuk bekerja 0 jam.

1. Indikator utama Hubungan Industrial :

• Memperbanyak Peraturan Perusahaan yang disahkan;
• Memperbanyak Perjanjian Kerja Bersama yang didaftarkan;
• Memperbanyak Lembaga Kerja Sama Bipartit;
• Memperkecil perselisihan Hubungan Industrial;

1. Indikator utama Kondisi Lingkungan Kerja :

• Memperbanyak perusahaan yang sudah diaudit penerapan SMK3;
• Memperkecil kecelakaan kerja;
• Memperbanyak perusahaan wajib lapor sesuai UU No.7 Tahun 1981;

1. Indikator utama Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja :

• Meningkatkan Upah Minimum Provinsi agar mendekati atau melebihi KHL

1. Indikator utama Jaminan Sosial Tenaga Kerja :

• Meningkatkan perusahaan yang menjadi anggota Jamsostek aktif;
• Meningkatkan Pekerja/Buruh yang menjadi anggota Jamsostek aktif