Mataram  – Dampak penyebaran virus Corona (Covid-19) berdampak signifikan pada kegiatan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di NTB. Berbagai cara dilakukan untuk menghadapi penyebaran virus tersebut, termasuk efisiensi dengan merumahkan karyawan.

Kepala Disnakertrans NTB, Dr. M. Agus Patria menerangkan, pihaknya saat ini cukup mengatensi situasi di dunia usaha. Terutama pascapenetapan status siaga bencana non-alam, yang diikuti oleh penutupan beberapa akses masuk menuju NTB.

Hal tersebut diakuinya cukup berat bagi perusahaan. Mengingat diberlakukannya social distancing atau pembatasan sosial membuat masyarakat NTB lebih memilih diam di rumah, termasuk tingkat kunjungan wisatawan yang juga merosot tajam.

Diterangkan Agus, pihaknya telah menyosialisasikan dampak tersebut kepada perusahaan-perusahaan yang ada di NTB. Khususnya terkait efisiensi yang mungkin dilakukan dengan merumahkan karyawan.

‘’Kalau mereka merumahkan karyawan harusnya kami diberitahu, tapi kita anggap ini situasi yang memang sulit. Karena semua mengalami kesulitan, sehingga imbauan kami kepada perusahaan-perusahaan yang penting jangan lakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) saja,’’ ujarnya saat dikonfirmasi, Senin, 23 Maret 2020 di Mataram.

Menurutnya yang paling penting saat ini adalah bagaimana perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan para pekerja untuk membangun pengertian. ‘’Karena kita memang perlu menghemat pengeluaran, tapi juga menjaga ekonomi tidak anjlok,’’ ujar Agus.

Di sisi lain, seluruh hak karyawan disebutnya harus dibayarkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk itu, Disnakertrans NTB tetap menyediakan kanal pelaporan bagi pekerja yang hak-haknya tidak dibayarkan sesuai aturan, termasuk dalam situasi saat ini.

Situasi sulit ini diharapkan segera berakhir. Menurut Agus, sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan dari karyawan-karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan. ‘’Memang harus ada saling pengertian. Situasinya mudah-mudahan dalam waktu dekat (teratasi). Sampai sekarang belum ada laporan, dan mudah-mudahan tidak ada,” ujarnya.

Terpisah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) NTB, Ni Ketut Wolini, menerangkan pihaknya juga telah mengeluarkan imbauan kepada perusahaan-perusahaan agar jangan sampai melakukan PHK.

‘’Kalau dirumahkan masih bisa. Nanti kondisi normal, harus dipekerjakan kembali. Itu (isi) surat kami kepada anggota,’’ ujarnya, Senin, 23 Maret 2020.

Kendati demikian, Wolini menyebut hampir setengah jumlah perusahaan di NTB telah melakukan efisiensi. Diantaranya dengan merumahkan karyawan, dan dengan pemberlakukan sistem kerja sif bagi kelompok dengan hitungan per minggu.

‘’Jadi misalnya ada kelompok A libur seminggu, yang masuk kerja kelompok B dan sebaliknya. Sekarang ini penjadwalan itu yang paling efisien,’’ ujar Wolini. Menurutnya efisiensi saat ini dilakukan secara adil untuk semua divisi dan unit kerja di masing-masing perusahaan. ‘’Jadi karyawan yang dirumahkan itu sesuai divisinya. Kita harus adil juga,’’ pungkasnya.