Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH menyampaikan pentingnya kompetensi Tenaga kerja untuk bisa mengisi kesempatan kerja, baik peluang kerja dalam Negeri maupun luar negeri.

Terlebih di sektor pariwisata, NTB telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi super prioritas Nasional, yakni KEK Mandalika yang banyak menarik minat kunjungan wisatawan dari berbagai belahan dunia. Hal ini perlu dibarengi dengan peningkatan kompetensi SDM dan tenaga kerja sektor pariwisata yang berwawasan global dan dilengkapi skill atau sertifikat kompetensi international.

“Kita harus menyiapkan SDM dibidang pariwisata dan ekonomi kreatif agar berstandar internasional. Dalam konteks internasional yang menjadi pegangan kita sebagai standar kompetensi internasional pariwisata disepakati di tingkat ASEAN,” ujar Gde sapaan Kadisnaker NTB ini saat memimpin Rapat Koordinasi Sertifikasi Berstandar Internasional dalam rangka implementasi ASEAN Toolboxes, diinisiasi Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marivest, Dr. Agnes W, S.IP.,M.Si di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Lombok Timur; (Kamis, 16/6- 2022).

Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Sinergitas Program SDM Parekraf dihadiri oleh Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan (Stankom) Kemnaker RI, Muchtar Aziz, Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI, Dr. Agnes Wirdayanti, Kepala Sekretariat BNSP, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Andri Susila, ST, M.Si, Kepala Dinas Nakertrans Lotim, dan Kepala Dinas Pariwisata Lotim.

Dihadapan tamu pusat, Gede mengungkap 2 sektor unggulan yang kini sedang digesa Pemerintah Provinsi NTB, sektor pariwisata dan industri kreatif serta sektor pertanian dan pertambangan. Dua sektor itu diharapkan mampu menggerakan berbagai sektor lainnya, serta menumbuhkan berbagai industri turunannnya, termasuk Industri Pengolahan dan industri kreatif, yang dikemas dalam program industrialisasi.

Ia juga memaparkan beberapa potensi pembangunan yang ada di Prov. NTB. Diantaranya, di Lombok Timur bagian selatan akan menjadi kawasan industri blue economy dengan potensi kemaritiman yang luar biasa sebagai kampung lobster dan pengembangan potensi perikanan.
Di Pulau Sumbawa dengan potensinya secara umum disektor pertambangan dan pertanian, maka di KSB sedang berproses akan dibangun industri smelter dan di Kabupaten Sumbawa Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun komplek 100 hektar shrimp estate.

Dengan potensi-potensi pembangunan di Prov. NTB pada masa yang akan datang diharapkan kepada Kemnaker dan kementerian-kementerian lainnya di bawah Menko Bidang Maritim dan Investasi memberikan dampak positif bagi NTB.

“Dengan peran pemerintah ke depannya, tenaga kerja NTB hasil pendidikan vokasi akan terserap dengan sebaik-baiknya serta program-program dari kementerian akan memberikan keuntungan bagi NTB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Gede.

Saat ini Pemprov NTB melalui Disnakertrans telah mengusulkan pembentukan LSP 3 di NTB untuk mempermudah proses sertifikasi peserta pelatihan. Sertifikasi ini sangat penting untuk mendapatkan pekerjaan.

“Dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki pekerja kita akan lebih dihargai oleh perusahaan, baik di dalam maupun di luar negeri. Harapannya dengan sertifikasi internasional tenaga kerja kita memiliki kesempatan kerja yang lebih besar untuk mengisi kesempatan kerja pada sektor formal, baik didalam maupun di luar negeri” pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Standardisasi Kompetensi dan Program Pelatihan (Stankom) Kemnaker RI, Muchtar Aziz menjelasan pelatihan saat ini menggunakan sekitar 70% kurikulum yang bersumber dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Selebihnya 30% merupakan negosiasi antar negara ASEAN. Oleh karena itu, perlu penyelarasan antar SKKNI dan ASEAN Toolboxes. Selain itu, untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pariwisata secara menyeluruh diperlukan akselerasi secara bersama-sama dari hulu sampai hilir. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional (ACCSTP).

Salah satu upaya untuk membekali para asesor dengan standar yang berlaku di regional ASEAN adalah penerapan skema ASEAN Toolboxes. Di Toolboxes ini, instruktur bisa terlibat langsung untuk saling sharing knowlede.Karena itu diperlukan ASEAN Toolboxes bagi para instruktur di Balai Besar Pelatihan Vokasi (BBPVP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Bagi Asesor yang telah mengikuti ASEAN Toolboxes ini juga perlu dilaksanakan upskilling.

Pada kesempatan yang sama, Analis Kebijakan Ahli Madya Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Bidang Maritim dan Investasi RI, Dr. Agnes Wirdayanti menyampaikan untuk bidang pariwisata pemerintah telah menandatangani ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (MRA-TP) yang dirancang untuk memungkinkan mobilitas pekerjaan bagi tenaga kerja pariwisata terampil di setiap Negara Anggota dan untuk mengakui keterampilan dan kualifikasi profesional pariwisata yang bekerja dari berbagai negara ASEAN.

Agnes juga berharap rakor hari ini bisa menjadi bahan untuk Rakornas Bidang Parekraf yang dinisiasi oleh Kemenkomarves pada tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Salah satu sub agenda yang akan dibahas pada rakornas tersebut adalah peningkatan kualitas SDM 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) melalui sertifikasi bertaraf internasional.

Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lombok Timur, H. Sabar, S.Pd., menyampaikan rakor ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi dan program dalam bentuk sinergitas dengan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif dengan Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dalam pengembangan SDM Bidang Parekraf.