Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mendorong penguatan penempatan kerja luar negeri yang aman dan profesional melalui keterlibatan aktif dalam Workshop Pendirian Migrant Center Universitas Mataram, Rabu (6/5/2026). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Mataram melalui UPA BKPK ini menghadirkan Kepala Disnakertrans NTB, Dr. H. Aidy Furqan, S.Pd., M.Pd., sebagai narasumber untuk memastikan pengembangan layanan sejalan dengan kebutuhan pasar kerja dan pelindungan pekerja migran.

Aidy menegaskan, persoalan ketenagakerjaan NTB tidak semata pada jumlah tenaga kerja, tetapi pada kualitas dan kesesuaian kompetensi. Menurutnya, fenomena pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja belum optimal. “Masalah kita bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi memastikan pekerjaan itu layak dan sesuai kompetensi. Kalau masih banyak yang setengah menganggur, berarti ada yang belum nyambung antara supply dan demand tenaga kerja,” tegasnya.

Untuk itu, Pemprov NTB melalui program unggulan NTB Terampil dan Tangkas mendorong revitalisasi BLK menjadi Skill Center sebagai pusat pelatihan vokasi unggulan. Skema ini diarahkan untuk meningkatkan tenaga kerja terampil sekaligus memperluas akses kerja dalam dan luar negeri.

Aidy menekankan, penguatan Skill Center harus berdampak langsung pada penempatan kerja. “Skill Center tidak boleh berhenti di pelatihan. Output-nya harus jelas: terserap kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan kompetensi yang diakui,” ujarnya.

Data menunjukkan kontribusi remitansi PMI NTB terus meningkat, dari Rp193 miliar pada 2023 menjadi Rp223 miliar pada 2024, dan mencapai Rp234 miliar hingga November 2025. Menurut Aidy, angka ini menegaskan bahwa sektor pekerja migran merupakan salah satu penggerak ekonomi daerah yang harus dikelola lebih profesional. “Ini potensi besar. Tapi kalau tidak disiapkan dengan baik, risikonya juga besar. Karena itu kita dorong penempatan yang formal, kompeten, dan terlindungi,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan pelatihan tidak bisa berjalan parsial dan harus terintegrasi dengan kebutuhan industri. Konektivitas antara pemerintah, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi kunci. “Pelatihan harus berbasis kebutuhan industri, bukan sekadar program. Kita harus tahu pasar butuh apa, baru kita siapkan kompetensinya,” jelas Aidy.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kesiapan tenaga kerja tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga mental dan pola pikir, terutama bagi calon pekerja migran. “Bekerja ke luar negeri itu bukan hanya soal skill. Mental, disiplin, kemampuan adaptasi, itu menentukan. Kalau ini tidak disiapkan, kita akan kalah bersaing,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Kementerian P2MI, Abri Danar Prabawa, menegaskan bahwa peluang kerja global terbuka luas di sektor kesehatan, hospitality, konstruksi, dan teknik, namun membutuhkan kesiapan kompetensi, sertifikasi, dan bahasa asing.

Ia mendorong kehadiran Migrant Center sebagai pusat layanan terpadu yang menyediakan informasi, pelatihan, dan pendampingan bagi calon pekerja migran agar berangkat secara aman, legal, dan profesional.

Dari sisi kelembagaan, Kepala BPVP Lombok Timur, Imran Tahir, menyatakan komitmen memperkuat pelatihan berbasis kebutuhan industri. Kolaborasi dengan Disnakertrans NTB diarahkan untuk memperluas akses pelatihan sekaligus memastikan link and match antara pelatihan dan penempatan kerja.

Sementara itu, pihak Universitas Mataram menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM yang siap bersaing secara global, termasuk melalui penguatan literasi prosedur kerja dan perlindungan bagi calon pekerja migran.

Melalui sinergi Skill Center dan Migrant Center, Disnakertrans NTB menargetkan peningkatan tenaga kerja terampil lulusan SMA ke atas, peningkatan penempatan PMI sektor formal, serta penurunan sektor informal. “Kalau dua ini kita kuatkan—pelatihan yang tepat dan penempatan yang aman—maka dampaknya langsung ke kesejahteraan masyarakat. Itu yang sedang kita kejar,” tutup Aidy.