Mataram _Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan kerja, dan untuk mewujudkan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi, maka BPJS Kesehatan membentuk Tim PERJAKA (Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Bali, NTT dan NTB menggelar Kegiatan Sosialisasi Bersama Pembentukan Tim Kemitraan Perlindungan Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja untuk menyukseskan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi seluruh penduduk Indonesia secara virtual. Rabu,25/11/2020

Tim PERJAKA bertugas untuk melakukan komunikasi dan koordinasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), juga sebagai wadah koordinaisi kemitraan dan sosialisasi bersama kebijakan antar pemangku kepentingan.

Kegiatan Sosialisasi Bersama Tim PERJAKA, diikuti oleh para pemangku kepentingan yang terdiri dari Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Serikat Pekerja, Dinas Ketenagakerjaan, BPJS WATCH, Jamkeswatch dan BPJS kesehatan.

Tim ini merupakan wadah koordinasi kemitraan dan sosialisasi bersama kebijakan antar pemangku kepentingan dalam rangka kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja badan usaha dan anggota keluarganya. Sehingga akhirnya diharapkan terwujud jaminan kesehatan yang berkualitas tanpa diskriminasi.

Salah satu topik yang dibahas pada sosialisasi tersebut,  ada indikasi banyak badan usaha yang melakukan penonaktifan sepihak kepesertaan JKN KIS bagi pekerjanya akibat pandemi covid-19 memberikan dampak buruk bagi para pelaku usaha. Akibatnya para pekerja tidak memiliki jaminan biaya pelayanan kesehatan apabila sakit.

Dengan adanya Tim Perjaka ini, memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya dalam segmen Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU) ditingkat daerah, sehingga akan terwujud Jaminan kesehatan yang berqualitas tanpa adanya diskriminasi.