Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Kadisnakertrans NTB Hadiri Peringatan HUT ke-44 Museum NTB Bertema “Memori Putih Abu-Abu”

  • Disnakertrans NTB Dorong Perluasan Kepesertaan JKN hingga Pekerja Informal dan Rumah Tangga

  • Kadisnakertrans NTB Sambut Kunjungan Kerja Menaker RI di NTB

  • Perkuat Kemitraan Penempatan PMI, Kadisnakertrans NTB Terima Kunjungan PT Bumi Agro Nusantara/FGV OSC Lombok

  • Awali Kepemimpinan, Kadisnakertrans NTB Lakukan Konsolidasi Awal dan Orientasi Kerja ke UPTD Strategis

BeritaBerita Unit KerjaBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaInfo Ketenagakerjaan
Home›Berita›SOSIALISASI LAYANAN PENINGKATAN PRODUKIVITAS

SOSIALISASI LAYANAN PENINGKATAN PRODUKIVITAS

By bm_ nakertrans
2 September, 2020
1520
0

Mataram (002/9/2020)_Sebagaimana kita ketahui keunggulan kompetitif suatu bangsa dalam persaingan dunia tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi.

Dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini mencapai kurang lebih 265 juta jiwa, sebagian merupakan penduduk usia produktif, dapat menjadi mesin raksasa yang produktif apabila kita mampu menciptakan tenaga kerja Indonesia yang berdaya saing dan produktif.

Untuk itu peningkatan daya saing dan produktivitas angkatan kerja Indonesia harus dilakukan secara sistematis dan terpadu, melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, dengan melibatkan seluruh kementerian, dan lembaga pemerintah, industri/perusahaan, serta asosiasi profesi.

Dalam rangka percapatan penyebaran gerakan peningkatan produktivitas,Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan telah mempersiapkan Sistem Layanan Peningkatan Produktivitas. Sistem ini ditujukan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan peningkatan produktivitas dari sektor Pemerintah, Perusahaan, Akademisi dan Masyarakat pemerhati produktivitas.

Sejarah dari beberapa negara industri maju, menunjukkan bahwa modal dasar untuk tumbuh dan berkembang suatu negara untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran adalah tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas. Bahkan tanpa dukungan sumber daya alam yang memadai sekalipun, suatu negara dapat menjadi negara industri maju yang makmur apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, sebagaimana telah dibuktikan oleh beberapa negara seperti Singapura, Jepang dan Korea Selatan.

Produktivitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan suatu Negara. Selain sebagai determinan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, produktivitas juga menjadi penggerak dalam peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Semakin produktif suatu negara, kesejahteraan rakyat akan meningkat dan semakin baik posisinya dibandingkan Negara lain.

Di Indonesia, produktivitas merupakan salah satu isu pembangunan yang menjadi bagian agenda pemerintah saat ini, sehingga secara khusus peningkatan produktivitas tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai bagian dari agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita, butir 6 “Meningkatkan Produktivitas Masyarakat dan Daya Saing di Pasar Internasional“.

Produktivitas sebetulnya telah menjadi agenda pembangunan nasional sejak ditetapkannya Inpres tahun 1968 tentang Pembentukan Lembaga Produktivitas di Indonesia, sejak saat itulah kebijakan dan upaya peningkatan produktivitas dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas.

Walaupun upaya peningkatan produktivitas telah dilakukan lebih dari tiga puluh tahun, tetapi berdasarkan data dan informasi yang ada, tingkat produktivitas Indonesia terlihat belum cukup memuaskan jika dibandingkan dengan tingkat produktivitas negara-negara tetangga.

Menurut World Economic Forum (WEF), dalam The Global Competitiveness Report 2019, skor daya saing Indonesia pada tahun 2019 sebesar 64,6 dan menempati peringkat 50 dari 141 negara yang tercakup. Peringkat daya saing Indonesia tahun 2019 ini menurun dibanding tahun 2018 yang menempati peringkat 45 dari 140 negara yang tercakup. Apabila dilihat dari aspek kebijakan bidang produktivitas, modal kebijakan yang dimiliki Indonesia untuk mempromosikan dan mengembangkan produktivitas saat ini adalah adanya Lembaga Produktivitas Nasional, Direktorat Bina Produktivitas, UPTP dan UPTD produktivitas, Asian Productivity Organisation (APO) dan Organisasi lainnya yang menjadi jejaring produktivitas di seluruh Indonesia.

Di samping itu, Peningkatan Produktivitas telah dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, melalui dana Pusat maupun Dana Pemerintah Daerah. Upaya peningkatan produktivitas dan daya saing harus dilakukan melalui Peningkatan Layanan Produktivitas yang ditujukan untuk mendorong implementasi produktivitas agar lebih fokus, masif dan berkesinambungan.

Peningkatan Layanan Produktivitas diarahkan agar implementasi peningkatan produktivitas dapat menghasilkan output yang fokus, masif dan berkesinambungan. Implementasi tersebut akan dilakukan dengan teknologi yang bertujuan untuk mengidentifikasi secara cepat kebutuhan peningkatan produktivitas setiap sektor usaha.

Hal ini merupakan salah satu langkah dalam mendukung Gerakan Produktivitas Nasional (GPN), yang akan dilengkapi dengan pembentukan Forum Produktivitas Kerja (Productivity Community) untuk meningkatkan peran serta aktif Pemerintah (Pusat dan Daerah), Pelaku Usaha (Perusahaan dan Industri), Serikat Pekerja dan Akademisi di Indonesia.

        

Lowongan Kerja

  • BeritaBerita Unit KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Update Loker Disnakertrans Prov. NTB

  • Info Lowongan Kerja

    Mataram “JOB FOR CAREER” 2014

  • BeritaBerita Unit KerjaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Disnakertrans : ” Job Fair Disnakertrans Prov. NTB Dipadati Pencaker”

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Job Fair Lombok Tengah 20 s.d 23 Oktober 2018

  • BeritaInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : PT Angkasa Pura Hotel (Deadline 4 Oktober 2020)

  • BeritaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Info Loker : Penerimaan Calon Pegawai Bank Indonesia

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB