Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

BeritaBerita Unit KerjaBidang Pelatihan & Produktivitas Tenaga KerjaInfo Ketenagakerjaan
››Sosialisasi Regulasi Dan Aplikasi Perizinan LPK

Sosialisasi Regulasi Dan Aplikasi Perizinan LPK

By bm_ nakertrans
16 September, 2020
1985
0

Mataram_ Kementerian Ketenagakerjaan RI Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dalam rangka pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) melaksanakan kegiatan Diseminasi Regulasi dan Aplikasi Sistem Perizinan LPK (14/9/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Disnakertrans Kab/ Kota, perwakilan LPK yang tersebar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi NTB memiliki 317 LPKS dan 108 LPKS sudah terakreditasi, dengan rincian 241 LPKS di P. Lombok 95 diantaranya sudah terakreditasi. Jumlah LPKS di P. Sumbawa sebanyak 76 LPKS dan 13 LPKS sudah terakreditasi.

Dengan adanya sosialisasi tata cara perizinan dan pendaftaran LPK, akreditasi LPK serta portal aplikasi kelembagaan pelatihan di layanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) yang dapat di diimplementasikan di tingkat Provinsi.

Layanan Kelembagaan meliputi pelayanan Pendaftaran Lembaga Pelatihan, Verifikasi Informasi Lembaga Pelatihan, dan Informasi Ketersediaan Pelatihan Kerja serta informasi yang berkaitan dengan  Lembaga yang menyediakan Pelatihan Kerja tersebut.

Baik lembaga pemerintah ataupun LPK Swasta dapat mendaftarkan Lembaga Pelatihannya termasuk Program Pelatihan Kerja yang disediakan melalui Layanan Kelembagaan ini.

Verifikasi Lembaga adalah tahapan yang dilakukan oleh Kemetrian Ketenagakerjaan untuk memvalidasi informasi yang diberikan Lembaga Pelatihan Kerja serta daftar Pelatihan Kerja yang disediakan

Pada era  revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi yang kreatif,terampil, inovatif dan kompetitif.  Begitu juga dengan keberadaan LPK, dituntut untuk dapat  menyesuaikan perkembangan zaman, yakni optimalisasi keberadaan teknologi digital dan yang pasti harus terakreditasi.
Akreditasi merupakan suatu keharusan bagi pengelola LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) untuk terus menjaga mutu pelatihan dan memastikan mampu menghasilkan lulusan yang kompeten.
LPK yang terakreditasi, adalah LPK yang sudah mendapatkan pengakuan dari pemerintah, karena sudah memenuhi 8 standar yang sudah ditetapkan. Pada akhirnya dari akreditasi suatu lembaga adalah untuk pengendalian dan penjaminan mutu, hal ini sangatlah penting bagi lembaga itu sendiri untuk tetap diminati oleh masyarakat.
Dengan adanya akreditasi LPK dapat memudahkan akses terhadap LPK yang kredibel serta dapat terjaminnya kualitas pelayanan LPK serta meningkatkan citra kompetensi dan daya saing lulusan serta dapat memudahkan pemilihan partner kerja sama dalam pengembangan SDM dan juga memudahkan rekrutmen tenaga kerja maupun seleksi penerimaan karyawan karena LPK yang meluluskan sudah dapat menjamin lulusan tersebut berkompten dibidangnya.
Saat ini, Sistem Akreditasi Berbasis Mutu dengan indikator kinerja (output) yang dapat diukur dan memberikan manfaat (outcome) bagi pengguna jasa pelatihan.
Dengan penjaminan mutu ini diharapkan tumbuh budaya mutu, mulai dari menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi standar, dan secara berkelanjutan meningkatkan standar.
Sebagai informasi, ada delapan aspek yang dinilai terkait kredibel atau tidaknya sebuah LPK. Delapan aspek tersebut adalah kompetensi kerja, kurikulum, materi pelatihan, manajemen atau tata kelola LPK, instruktur dan tenaga pelatihan, sarana dan prasarana, administrasi keuangan, dan assessment.

        

Lowongan Kerja

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB