Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berbenah secara agresif dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Meski tercatat sebagai salah satu daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi secara nasional pada tahun 2025, angka kemiskinan makro NTB per September 2025 masih berada di level 11,38% (637.180 jiwa), dengan kantong-kantong kemiskinan ekstrem sebesar 2,04% (sekitar 113.000 jiwa).

Disparitas antarwilayah juga menjadi tantangan serius. Kabupaten Lombok Utara mencatatkan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 20,74%, sementara Kota Mataram berada di level terendah sebesar 7,15%.

Menjawab tantangan struktural tersebut, Tim Analisis Kebijakan Eksekutif dari Kelompok 1 Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIII Tahun 2026 merumuskan Policy Brief strategis bertajuk “Strategi Transformasi dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Multidimensi di Provinsi NTB Periode 2025–2029”.

Gagasan ini mendorong rekonstruksi radikal pada Program Unggulan Desa Berdaya melalui pendekatan integrasi lintas sektor untuk mengeliminasi kemiskinan ekstrem hingga 0% pada tahun 2027.

Membedah 6 Akar Masalah Utama
Dalam dokumen Policy Brief tersebut, dipaparkan bahwa kemiskinan ekstrem di NTB bukan sekadar masalah pendapatan, melainkan deprivasi multidimensi yang mencakup akses air bersih, sanitasi, hingga kualitas rumah tinggal. Terdapat enam akar masalah utama yang diidentifikasi:

1. Kebijakan & Koordinasi Sektoral: Program pengentasan kemiskinan masih cenderung berjalan ego-sektoral antar-OPD.
2. Anomali Data: Terjadinya inclusion dan exclusion error yang menyebabkan bantuan sosial kerap tidak tepat sasaran.
3. Rendahnya Produktivitas Ekonomi: Mayoritas warga miskin terjebak pada sektor pertanian tradisional gurem dan buruh kasar.
4. Kualitas SDM & Stunting: Keterbatasan akses pelatihan vokasi bersertifikat yang berkorelasi dengan tingginya stunting.
5. Deprivasi Infrastruktur Dasar: Krisis air bersih, sanitasi buruk, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah pesisir dan terpencil.
6. Kerentanan Bencana: Dampak perubahan iklim yang merusak mata pencaharian dan aset warga.

Enam Terobosan Strategis
Guna memutus rantai kemiskinan lintas generasi, dirumuskan enam langkah operasional lintas sektor:

1. Jaringan Pengaman Sosial Berbasis Single Targeting System Mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Regsosek dalam satu Dashboard Intervensi Daerah. Meniru keberhasilan Kartu KSB Maju di Sumbawa Barat yang terbukti menurunkan kemiskinan ekstrem dari 0,92% menjadi 0,40%, seluruh bantuan sosial, JKN-PBI, bantuan pendidikan, hingga bedah rumah wajib disalurkan berbasis kartu terintegrasi.
2. Konvergensi GEMA Pangan Lokal & Penurunan Stunting Mengatasi “paradoks kemiskinan di lumbung padi”, Dana Desa minimal 20% dikunci (earmarked) untuk program ketahanan pangan keluarga miskin (Desil 1 & 2), seperti budidaya lele, ayam petelur, dan Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
3. Akselerasi Mobile Training Unit (MTU) Berbasis Vokasi Desa Menghentikan pelatihan konvensional yang terpusat di kota dengan mengirimkan Mobile Training Unit (MTU) langsung ke 40 desa prioritas. Pelatihan intensif 3–7 hari ini tersertifikasi resmi oleh BNSP/LSP agar generasi muda siap kerja atau berwirausaha.
4. Kuota Afirmatif Pekerja Migran Indonesia (PMI) Zero Cost Menerbitkan regulasi daerah yang mewajibkan Perusahaan Penempatan PMI mengalokasikan 5%–10% kuota keberangkatan khusus bagi warga dari 106 desa miskin ekstrem secara gratis (Zero Cost). Pendapatan remitan luar negeri menjadi akselerator tercepat peningkatan ekonomi keluarga miskin.
5. Efisiensi APBD & Pengawasan Anggaran Berbasis Risiko Melakukan refocusing anggaran belanja rutin OPD yang tidak berdampak langsung pada indikator makro kemiskinan melalui SIPD, serta menerapkan pengawasan ketat alokasi “1 Miliar 1 Desa” berbasis risiko.
6. Program JUBAH (Jumat Bedah Rumah) Kolaborasi Mengadopsi praktik terbaik dari Kabupaten Lombok Utara yang sukses merekonstruksi 44 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui skema pembiayaan kreatif non-APBD (BAZNAS, CSR, Filantropi) dan semangat gotong royong.

Komitmen Bersama untuk NTB Makmur
Pencapaian target 0% Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2027 memerlukan komitmen politik dan kepemimpinan adaptif melalui kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, BAZNAS/Dunia Usaha, Akademisi, Komunitas, dan Media). Melalui data yang presisi, intervensi tepat sasaran, dan penguatan ekonomi berbasis desa, NTB optimistis mewujudkan realitas kesejahteraan baru yang inklusif dan berkelanjutan.