Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

Main Menu

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
    • Dokumen
      • Perencanaan
      • Laporan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat

logo

Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat

  • Home
  • Profil
    • Alamat Kantor
    • Visi Dan Misi
    • Dasar Dan Tupoksi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Pimpinan
    • Sumber Daya Manusia
  • Unit Kerja
    • Sekretariat
    • Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
    • Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
    • Bidang Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    • Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
    • Bidang Ketransmigrasian
    • UPTD Balai Latihan Kerja Dalam dan Luar Negeri
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Lombok
    • UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan & K3 P. Sumbawa
  • Berita
    • Ketenagakerjaan
    • Ketransmigrasian
    • Arsip Kegiatan
  • Regulasi
    • Undang-Undang
    • Peraturan Pemerintah
    • Peraturan Presiden
    • Keputusan Presiden
    • Instruksi Presiden
    • Peraturan Menteri
    • Keputusan Menteri
    • Surat Edaran Menteri
    • Peraturan Daerah
    • Peraturan Gubernur
    • Keputusan Gubernur
    • Juklak/Juklis
  • Aplikasi & Bursa Kerja
    • Pencari Kerja
    • Lowongan Kerja
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan
    • Magang Jepang
  • PPID
    • PPID Disnakertrans NTB
      • Profil Singkat PPID
      • Maklumat Pelayanan
      • SK PPID
      • Visi & Misi PPID
      • Struktur Organisasi PPID
      • Tugas dan Fungsi PPID
      • Regulasi PPID
      • Anggaran PPID
    • Informasi Publik
      • Informasi Serta Merta
      • Informasi Setiap Saat
      • Informasi Berkala
      • Daftar Informasi Publik
      • Daftar Informasi Yang Dikecualikan
      • Pengajuan Keberatan
      • Kumpulan SOP
      • Agenda Pimpinan
        • Kalender Kegiatan
    • Standar Layanan
      • Prosedur Mekanisme Pelayanan Informasi
        • Permohonan Informasi Publik
        • Sengketa Informasi
        • Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
        • Pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik
    • Dokumen
      • Perencanaan
        • Shortcut Perencanaan
        • RPJMD 2019-2023
        • Rencana Strategis (Renstra) Disnakertrans
        • Rencana Kerja Tahunan (Renja)
        • Indikator Kinerja Utama (IKU)
        • Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
        • Perjanjian Kinerja (PK)
        • Lakip
        • DPA/ DPPA
        • SKP
      • Laporan
        • Laporan Keuangan
        • Laporan Tahunan PPID
        • Laporan Tahunan
      • Pengadaan Barang dan Jasa
        • Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
        • Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
      • LHKPN
        • Daftar Pejabat
        • E-LHKPN
      • Dokumen Evaluasi Sakip
      • Informasi Keuangan
      • Produk Hukum
      • Data Sektoral
      • Data Aset
  • Layanan Informasi
    • Form Permohonan Informasi
    • Form Keberatan Atas Informasi
    • Form Survey Kepuasan Pelayanan
    • Layanan Difabel
    • Penanganan Komplain
    • Prosedur Evakuasi Keadaan Darurat
  • Tak Cukup Hanya SOP, Disnakertrans NTB Minta K3 Jadi Kebiasaan Kerja

  • Disnakertrans NTB Perkuat Transformasi Skill Center dan Skema Zero Cost PMI

  • PT Sumbawa Timur Mining Tutup Rangkaian Bulan K3 Nasional 2026,Disnakertrans NTB Berikan Apresiasi

  • Disnakertrans NTB Akselerasi Transformasi BLK Menjadi BLUD Skill Center

  • K3 Bukan Sekadar APD (Alat Pengaman Diri), Kesehatan Psikologis Ikut Menentukan Kinerja

BeritaInfo Ketenagakerjaan
Home›Berita›Tak Hanya Pelatihan, Disnakertrans NTB Minta Bank Bantu Modal Untuk PMI Purna

Tak Hanya Pelatihan, Disnakertrans NTB Minta Bank Bantu Modal Untuk PMI Purna

By bm_ nakertrans
26 Oktober, 2021
634
0

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH berharap kepada stakeholder terkait seperti BP2MI, Perbankan dan lembaga terkait lainnya, tak hanya memberi bekal pelatihan kerja maupun pelatihan kewirausahaan saja kepada para PMI Purna. Tetapi setelah mereka memiliki kompetensi dan skill berwira usaha, Aryadi berharap pihak Bank juga mau memberi kemudahan dalam mendapatkan akses modal.

“Beberapa waktu lalu saya menerima keluhan dari para pelaku usaha. Mereka mengeluh terkait sulitnya mendapatkan kredit usaha dari bank. Apa benar ini Bu Ratih ?,” tanya Kadis Nakertrans NTB itu kepada Ibu Ratih Perwakilan dari Bank BNI 46 Mataram yang hadir pada Acara Pelatihan Kewirausahaan PMI Purna dan Keluarganya di Aula Kantor Balai Tahura Nuraksa, Dusun Kumbi, Desa Pakuan, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat, Senin (25/10/2021).

Pertanyaan tersebut langsung dijelaskan oleh Pihak Bank BNI 46 bahwa untuk mendapatkan KUR sebagai modal usaha tidaklah sulit. Namun sebelum KUR dicairkan, kata Bu Ratih maka pihak Bank BNI 46 turun memberikan pendampingan dan ikut memberikan pelatihan seperti ini sehingga pelaku usaha mampu mengelola usaha dan memanfaatkan modal usaha, dengan baik untuk kemajuan dan keuntungan usahanya.

Pada kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh UPT BP2MI Prov. NTB tersebut, diikuti oleh 20 PMI Purna pemberangkatan tahun 2016 dan dilaksanakan selama 4 hari mulai tanggal 25 s.d 28 Oktober 2021. Hadir Kepala Dinas Nakertrans Kab. Lombok Barat, Kepala BP2MI Mataram, Abri Danar Prabawa, Kepala Desa Pakuan Mardin Haris dan Kepala Dusun Kumbi Saringgih, Perwakilan BNI 46 dan Kepala Pegadaian cabang Mataram.

Menurut Gede, BP2MI Mataram tahun memiliki 7 paket pelatihan kewirausahaan bagi PMI Purna di seluruh NTB dan 1 paket dilaksanakan di Dusun Kumbi. Selain dari BP2MI, juga ada 2 paket pelatihan yg bersumber dari APBD Provinsi NTB.

Oleh karena itu, Gde mengharapkan kepada BP2MI agar setelah pelatihan ini, juga menyediakan bantuan peralatan atau teknologi seperti mesin pengering kopi dan alat kemasan lainnya, sehingga para pelaku usaha ini bisa meningkatkan produksinya.

“Saat ini brand Kopi Kumpi sudah bagus. Namun, lebih diperbaiki lagi dengan terus belajar terkait manajemen usaha. Dengan pelatihan selama 4 hari ini bisa digenjot ilmu tentang manajemen usaha,” ajak Gede.

Selain ada kelompok PMI Purna yang mengelola Kopi Kumbi di Dusun Kumbi, di Desa Pakuan juga memiliki KWT Bile Maju berisi PMI Purna perempuan yang pernah bekerja di negara Malaysia, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Singapura Qatar, Abu Dhabi dan Taiwan.

KWT ini membuat olahan keripik dari singkong, talas dan pisang. Hanya saja, kelompok ini meminta kepada disnakertrans untuk bisa diberikan pelatihan skill untuk industri pengolahan hasil pertanian. Sehingga komoditi pertanian yang melimpah di desanya, bisa dipasarkan dalam bentuk produk olahan yang bernilai ekonomi tinggi.

Dalam mendorong semangat berwirausaha, selain dibutuhkan pelatihan terkait manajemen usaha, juga dibutuhkan dukungan teknologi. Jadi, perlu kerja sama dengan dinas terkait dalam menyediakan peralatan/mesin bagi wirausaha.

“Kami berharap pemerintah pusat bisa memberikan bantuan peralatan setelah pelatihan, agar PMI Purna bisa semakin meningkatkan hasil produksi,” harap Gede.

Akses permodalan tidak kalah penting dalam berwirausaha selain menguasai manajemen usaha dan memiliki alat. Inilah pentingnya pihak perbankan dilibatkan untuk fasilitasi akses permodalan. Untuk mengajukan kredit untuk modal tidak sulit, yang penting dibutuhkan adalah komitmen dan kejujuran.

“Jangan sampai setelah diberikan bantuan alat malah alat tersebut dijual dan setelah diberikan bantuan modal dengan KUR, uang tersebut dipakai bukan buat usaha,” tegas Gede

Mengakhiri sambutannya, Mantan Kepala Dinas Kominfotik Prov NTB mengajak kepada peserta harus memiliki komitmen yang kuat dalam menguasai ilmu manajemen usaha, alat dan modal. Jika 3 hal tersebut dikuasai, maka kedepannya akan bisa memberikan kesejahteraan tidak hanya keluarga tetapi juga memberikan pekerjaan bagi warga sekitar.

“Jangan hanya berpikir sebagai pekerja di luar negeri, tetapi menjadi pemilik usaha yang bisa memberikan pekerjaan bagi warga sekitar,” pungkasnya.

Kepala Tenaga Profesional BP2MI, Wawan Fachrudin yang mewakili Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengapresiasi peran Dinas Nakertrans Prov. NTB yang berperan aktif dalam program sikat sindikat yang dimiliki oleh BP2MI. Program ini adalah program ke-9 yang dimiliki oleh BP2MI dalam melakukan pelindungan bagi PMI.

“Program pemberdayaan PMI Purna adalah program unggulan nasional. Sebaiknya jangan kerja ke luar negeri jika tidak dibekali keterampilan yang mumpuni,” ujar Wawan.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia masih bernegoisasi terkait pelindungan dan upah PMI. Saat ini belum ada pemberangkatan PMI menuju Timur Tengah dan Malaysia. PMI yang diberangkatkan ke Malaysia hanya PMI yang cuti pulang kampung ke Indonesia.

Selama tahun 2021, BP2MI sudah melayani 53 ribu pemulangan PMI, baik PMI yang meninggal, sakit ,cuti, deportasi bahkan kontrak kerja yang telah berakhir.

“Sampai saat ini kami telah memulangkan 55 jenazah PMI, hampir setiap hari kami menangani pemulangan PMI yang meninggal,” kata Wawan.

Untuk mengurangi jumlah kasus yang dialami PMI, Wawan berpesan sebelum ke negara penempatan harus diperhatikan betul terkait persyaratan untuk bekerja di luar negeri.

“Saya berharap kepada peserta pelatihan bisa menyerap ilmu dengan baik agar kedepannya bisa mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bekerja di luar negeri,” harap Wawan.
(Tim_disnakertrans).

        

Lowongan Kerja

  • BeritaInfo Lowongan KerjaSekretariat

    JOB FAIR Disnakertrans Prov. NTB bersama Universitas Muhammadiyah Mataram

  • Info Lowongan Kerja

    Mataram “JOB FOR CAREER” 2014

  • Info Lowongan Kerja

    [JOBFAIR] Mataram Mall | 20-21 Mei 2015

  • BeritaInfo Lowongan KerjaSekretariat

    rekrut dan seleksi magang ke jepang tahap 2 tahun 2025

  • Info Lowongan Kerja

    Job Fair | 11-12 Nov.2014

  • BeritaBidang Penempatan & Perluasan Kesempatan KerjaInfo KetenagakerjaanInfo Lowongan Kerja

    Informasi Lowongan Kerja Bulan Juni 2017 Wilayah NTB

Copyright Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB