Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menjadi Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melalui Inovasi Pelatihan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Terpadu Plus (PePADU Plus). Dari 38 provinsi hanya 14 provinsi yang berhasil lolos menjadi Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) untuk klaster provinsi dan salah satunya adalah Provinsi NTB.

Proses seleksi lanjutan untuk menentukan peringkat, Kemenpan-RB melaksanakan sesi presentasi dan wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juli 2023 secara daring. Presentasi dan wawancara langsung dilakukan oleh Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc.,  di depan para panelis.

Pada kesempatan itu, Bang Zul sapaan akrabnya menjelaskan secara singkat tentang PePADU Plus. Program ini lahir karena adanya keresahan bahwa selama ini lulusan dari lembaga pelatihan kebanyakan masih menganggur . Hal ini disebabkan oleh belum adanya link and match antara kebutuhan dunia industri dengan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan lembaga pelatihan tersebut.

Dengan adanya Revitalisasi BLK melalui  PePadu Plus, lembaga pelatihan akan menyesuaikan kurikulum sesuai kebutuhan dunia industri, agar setelah lulus bisa langsung terserap. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.

“Sebelum ada PePadu Plus, saya sudah mengkritik BLK karena belum ada progres terkait penyerapan SDM di dunia industri secara maksimal, sehingga angka pengangguran masih tinggi,” ungkapnya.

“Sebelum ada PePADU Plus, BLK hanya melatih saja tanpa melihat penyerapannya. Namun sejak tahun 2021 melalui PePADU Plus, pendekatan pelatihan dirubah, yaitu bekerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDI). Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktik di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri,” terang Zul.

Setelah hadir PePaDu Plus ini ada perubahan yang cukup signifikan pada angka pengangguran di NTB. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2020 sebesar 4,22% dengan jumlah pengangguran 130 ribu orang, menurun di tahun 2021 menjadi 3,01% dengan jumlah pengangguran 82.490 orang, dan kembali menurun di tahun 2022 menjadi 2,89% dengan jumlah pengangguran 80.830 orang.

“Data tersebut menunjukkan adanya hasil yang signifikan dari program PePADU plus dalam menurunkan angka pengangguran di NTB. Bahkan tingkat serapan kerja hasil pelatihan BLK yang sebelumnya hanya 26% sekarang menjadi 94%,” ucap Zul.

Ia menambahkan bahwa sisa 6% yang tidak terserap oleh perusahaan diberikan pelatihan lagi untuk menjadi wirausaha. Mereka dibekali pelatihan bisnis inkubasi, bimbingan produktivitas, dan sebagainya. Sehingga meskipun mereka tidak terserap bekerja ke perusahaan, mereka menjelma menjadi UKM-UKM baru yang dapat menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja.

Pada sesi tanya jawab, Neneng Goenadi mengapresiasi program PePaDu Plus ini, karena sudah matching antara lulusan dan pelatihan terhadap perusahaan di daerah tersebut. Ia bertanya langkah selanjutnya dari Provinsi NTB agar link and matchnya menjadi 100%. Kedua, apakah SMK sudah diajarkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan disekitar sekolah tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB menjelaskan untuk mengatasinya kemiskinan dan pengangguran ini tidak hanya dibebankan pada BLK saja.

“Di NTB, kita punya keberanian untuk membuat universitas yang fokus ajarnya pada sains dan teknologi, jadi ketika lulus mereka bisa bekerja di tempat yang lebih beragam, tidak hanya pada tataran pemerintahan atau administrasi saja,” ucapnya.

Bang zul mengakui bahwa dalam proses perjalanannya, PePadu Plus tidak mudah. Apalagi ini melibatkan industri. Bekerja sama dan diterima oleh perusahaan besar bukanlah suatu hal yang mudah.

Inovasi ini terlihat masih sederhana, namun Disnakertrans NTB berani mengambil langkah pertama yang nyata untuk merevitalisasi BLK sehingga perusahaan dapat mengakui keberadaan dan sertifikasi BLK dan menerima lulusan BLK.

“Saya salut dengan Disnakertrans NTB yang menjadikan semua ini menjadi nyata. Ini merupakan boosting confident bagi kami untuk mengambil langkah awal yang nyata. Karena perjalanan panjang kesuksesan selalu dimulai dengan langkah awal yang nyata,” ujarnya.

Pertanyaan kedua, Erry R. Hardjapamekas, menyinggung tentang pengeluaran APBD yang menurun.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Gubernur NTB memberikan penjelasan kalau tidak ada yang menyangka Covid-19 menghampiri NTB bahkan seluruh dunia. Pemprov NTB memiliki keberanian sesuai arahan Presiden RI untuk membeli produk lokal. Jadi, NTB bukan hanya menangani covid-19, tetapi juga ekonomi daerah. NTB tidak hanya mampu menciptakan ayam taliwang dan sate rembige saja, tetapi juga pada produk yang nilai tambahnya lebih tinggi dan dikemas agar bisa mendunia.

“Kita mampu menghadirkan hampir 5.000 produk lokal. Kami harus meyakinkan dan menjadikan referensi pada produk lokal,” ungkapnya.