Mataram_Berdasarkan UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagaerjaan, Keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dapat dilihat dari pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja, pemerataan kesempatan kerja, Perlindungan Tenaga kerja, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Apabila Indeks pembangunan ketenagakerjaan makin meningkat dan membaik, maka ukuran tersebut haruslah in line dengan salah satu indikator  daya saing nasional yaitu skill dan labour Market.

Tingkat keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan anggaran, baik dana perbantuan pusat maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketersediaan sumberdaya manusia (SDM), baik dari sisi jumlah maupun kualitas, ketersediaan sarana dan prasarana serta kebijakan penyusunan program  prioritas pembangunan daerah.  Hal ini berakibat langsung terhadap hasil-hasil pembangunan ketenagakerjaan di daerah dan pembangunan secara nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kemnaker R.I melaksanakan zoom meeting dengan Kepala Disnakertrans (7/7/2020). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dinas provinsi yang membidangai urusan ketenagakerjaan dapat memetakan pembangunan ketenagakerjaan di daerah masing-masing, serta dapat membangaun sinergitas antara stakeholder terkait.

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia sangat  kompleks, seperti masih besarnya jumlah penganggur terbuka, besarnya jumlah pekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35 jam per minggu), terbatasnya kesempatan kerja baru, masih besarnya angkatan kerja  yang berpendidikan maksimum SD, rendahnya kualitas angkatan kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja, rendahnya kesadaran perusahaan melaporkan ketenagakerjaan, rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Permasalahan ketenagakerjaan di atas bersifat nasional. Namun harus dipahami bahwa setiap provinsi memiliki intensitas permasalahan yang berbeda-beda, baik mengenai jumlah maupun karakteristiknya. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketengakerjaan harus memiliki peta keberhasilan dan permasalahan ketenagakerjaan secara spesifik di tiap-tiap daerah khususnya di tingkat provinsi. Peta tersebut tercermin dari indeks pembangunan ketenagakerjaan baik secara keseluruhan maupun masing-masing indikator/sub indikator. Indeks pembangunan ketenagakerjaan masing-masing daerah sangat dibutuhkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sebagai dasar evaluasi ketenagakerjaan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian indeks pembangunan ketenagakerjaan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi, maka harus dilakukan evaluasi secara berkelanjutan dengan diskusi dan pembahasan secara matang dalam forum FGD yang akan diselenggarakan oleh Pusat perencanaan Ketenagakerjaan, Barenbang . Harapannya bahwa bagi provinsi yang telah mendapatkan penghargaan, bisa menjadi role model  untuk provinsi – provinsi  yang ingin meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan.