Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. mengatakan, kinerja Disnakertrans Pemerintah Provinsi NTB sudah on the track, capaian kinerjanya sangat baik.

Capaian kinerja tersebut, kata Wagub tergambar mulai dari perbaikan indek Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) NTB, dimana pada tahun 2020 yang lalu masih berada di ranking terbawah nasional atau ranking 34 dari seluruh provinsi se-indonesia.  Kini dengan sejumlah perbaikan dan kiat yang dilakukan Kadis Naker, menjadi ranking 15 Nasional tahun 2021 dan 2022. Bahkan pada indikator pelaksanaan Pelatihan Vokasi dan penyelenggaraan urusan besar sektor ketenagakerjaan, NTB meraih Predikat Terbaik nasional. 

Tidak itu saja, Wagub Umi Rohmi juga salut dengan gebrakan disnakertrans untuk menciptakan link and match penyiapan naker dengan dunia kerja sehingga mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di NTB. “Jumlah pengangguran  sekarang sudah menurun drastis, berada dibawah 3 persen”, ungkapnya hadapan sejumlah awak media, usai menggelar rapat bersama Kepala  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB dan jajaran pejabat struktural dan fungsional di Aula Kantor Disnakertrans Provinsi NTB di Jalan Majapahit Mataram, Senin Sore (8/5-2023).

Dalam rapat itu, Wagub mengajak Jajaran Disnakertrans untuk tidak cepat berpuas diri dengan capaian kinerja yang telah diraih. Karena menurutnya ketenagakerjaan adalah menyangkut sektor yang sangat strategis dan kompleks, menyangkut  dimensi yang luas, sehingga butuh kekompakan dan sinergi dengan berbagai stakeholder terkait. 

“Perlu langkah-langkah kreatif, terukur dan konkrit, gak bisa hanya bekerja biasa-biasa saja, hanya by as usual,” tegasnya seraya berpesan agar para pejabat di Dinas ini terus menutup celah-celah kekurangan yang masih terjadi, menyiapkan pedoman-pedoman yang diperlukan, sehingga capaian yang sudah bagus ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Umi Rohmi juga menilai capaian program Zero Unprosedural PMI asal NTB sangatlah progresif. Pendekatan preventif melalui sosialisasi, pembinaan serta penertiban perusahaan (P3MI) dan pembaharuan sistem layanan hingga pendekatan represif melalui penegakan hukum yang tegas, sudah menunjukkan hasil yang makin baik. 

“Pak Gde (kadis Naker red) sudah menjalankan dan menjabarkan secara lebih konkrit sesuai arahan saat pertama ditunjuk menjadi Kadis Nakertrans NTB,” ucap Wagub.

Oleh karena itu, Umi Rohmi mendorong untuk terus melaksanakan program  tersebut secara lebih masif dan kolaboratif atau bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk  Kepala Desa, Dusun dan Aparat keamanan dalam penegakan hukum yang tegas guna memberikan efek jera.

“Kami juga tidak ingin beri ampun terhadap penyaluran-penyaluran tenaga kerja yang ilegal. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah serius menyelesaikan kasus penyaluran tenaga kerja ilegal,” ujar Rohmi kepada awak media.

Ia menegaskan pihaknya tidak pernah melarang masyarakat untuk kerja ke luar negeri. Hanya saja, ia menekankan agar masyarakat menempuh cara yang sesuai dengan prosedur.

“Kami tidak ingin masyarakat tertipu atas perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Kami mengecam tindakan un-procedural migrant,” terang Rohmi.

Wagub mengapresiasi aneka keberhasilan Disnakertrans NTB, juga telah memiliki data-data dan informasi yang bagus. Oleh karena itu, ia meminta Disnakertrans NTB untuk melakukan digitalisasi data.