Bidang Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja
-
CSR perlu diarahkan untuk perlindungan pekerja perempuan & pencegahan stunting,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menyampaikan pentingnya perlindungan bagi pekerja perempuan dalam mendukung program ... -
BPK RI uji petik Evaluasi Kinerja Pengawasan Ketenagakerjaan di NTB
Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariat
Perusahaan konstruksi wajib daftarkan proyek & pekerjanya program JKK & JKM
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H., membuka kegiatan Sosialisasi Mitigasi Risiko dan Pengendalian Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ... -
Data WLKP Online bermanfaat untuk Perlindungan Pekerja & prodiktivitas Usaha
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pekerja serta mendorong transformasi digital dalam dunia ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa ... -
Peserta Diklatpim 3 Kejaksaan Agung RI, Pelajari Inovasi PePaDu Plus di NTB
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menerima kunjungan 10 orang rombongan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan V dan VI Tahun 2024 Kejaksaan RI ... -
BeritaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. LombokUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Sumbawa
Kapabilitas & Integritas mumpuni, kunci sukses Pengawas Ketenagakerjaan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menggelar kegiatan Focus Group Discussion ... -
NTB usulkan Revisi kebijakan Pemerintah terkait Perlindungan PMI ke Timwas DPR.
Sekretaris Daerah NTB H. Lalu Gita Ariadi diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H menyambut ... -
BeritaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
Bekerja pada sektor beresiko tinggi wajib punya sertifikat kompetensi K3.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, secara resmi menutup kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi ... -
BeritaBidang Hubungan Industrial & JamsosBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
Revisi PP 35 Tahun 2021 untuk meningkatkan perlindungan & kesejahteraan Para pekerja.
Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar Dialog Hubungan Kerja Dalam Rangka Konsultasi Publik Rancangan Perubahan ... -
BeritaBidang Pembinaan Pengawasan Tenaga KerjaInfo KetenagakerjaanSekretariatUPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan P. Lombok
Disnakertrans: Pengawas ketenagakerjaan harus punya target kinerja yang terukur.
Dalam rangka memastikan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan berjalan dengan baik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H, ...
